poskomalut.com
baner header

Pemda Halteng dan AMAN Malut Bahas Akejira

Munadi: Perusahan Harus Tarik Diri Dari Akejira

WEDA-PM, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui tim Akejira menggelar audensi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut, serta kelompok yang ikut menyoroti kasus Akejira untuk membahas persoalan kawasan hutan Akejira yang diketahui dirampas oleh  PT. IWIP.

Ketua tim Akejira, Mufti Murhum, kepada wartawan usai pertemuan tersebut mengatakan, pembahasan soal Akejira ini sebelumnya Pemda Halteng atas perintah Bupati Edi Langkara yang dikoordinir Wakil Bupati Abdurahim Odeyani, dan ini sudah dilakukan bahkan sampai tiga kali pertemuan di tiga bulan terakhir. Menurutnya, pertemuan pemerintah kemarin untuk mendalami isu yang berkembang di media sosial dan media lokal di Halmahera Tengah dan Maluku Utara, terkait permasalahan Akejira. “Poin dari agenda pertemuan ini pemerintah daerah mendengar apa yang menjadi masukan terhadap kondisi dan situsai yang dimiliki AMAN dan lembaga lainnya yang sudah termasuk dari tim Akejira,”jelasnya.

Pemda Halteng cukup merespon kasus ini. Pemda juga lanjutnya, akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan tentang status kawasan Akejira untuk mengambil langkah-langkah terbaik. “Terutama memastikan apakah kawasan Akejira itu memang kawasan lindung atau kawasan yang konsesi WBN yang katanya mereka berpegang pada perpes yang dimiliki. Sebab, kawasan Akejira itu secara status hukumnya sudah masuk dikonsesinya WBN,”ujarnya.

“Kita akan berupaya untuk menemui mereka kalaupun dua kelompok itu mau diberikan rumah maka pemerintah daerah akan berikan fasilitasi itu semampunya,” paparnya.

Untuk tindak lanjuti masalah tersebut, setelah pertemuan ini tim akan melaporkan kepada wakil bupati dan selanjutnya akan menjadwalkan pekan depan untuk langkah-langkah berikutnya. Sementara itu Ketua AMAN Malut yang juga Sekertaris Komisi III, Munadi Kilkoda mendesak pemerintah untuk mendorong perusahaan supaya melakukan kolsultasi dengan masyarakat yang berada di kawasan Akejira, termasuk masyarakat adat Sawai, Tobelo dalam dan lain-lain yang terkena dampak dari perusahaan itu. Konsultasi ini kata Munadi, menjadi penting karena, perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran HAM.

“Kalau melihat fakta hari ini sebenarnya pelanggaran HAM itu sudah dilakukan, konsultasi itu seharusnya sudah dilakukan jauh sebelum adanya kegiatan tambang. Proses tahapan konsultasi dilewati perusahaan, diabaikan perusahaan sehingga perusahaan seharusnya sementara ini harus melakukan pemberhentian,” ucapnya.

Munadi, menambahkan perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebelum ada konsultasi yang disebut dengan free prayer informant contene. Konsultasi ini sebenarnya diatur dalam konvensi ILO 169, deklarasi PBB tentang masyarakat adat, kemudian juga diatur melalui keputusan MK yang mengakui bahwa hak yang disebut hak adat itu milik masyarakat adat. Lantaran itu jika perusahaan ingin memiliki tanah yang harus dilakukan pertama kali adalah konsultasi. “Kalau memang niat baik perusahaan itu tidak dilakukan, niat seperti itu tidak dijalankan perusahaan untuk itu prinsipnya kita meminta perusahaan tarik diri dari Akejira. Tidak boleh ada kegiatan dalam wilayah Akejira karena kawasan ini bukan saja penting bagi keberlangsungan masyarakat Tobelo Dalam, tetapi menjadi jantung Halmahera yang menghubungkan kepentingan masyarakat baik di Halteng, Haltim dan Kota Tidore,”tandas politisi Nasdem itu.(msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: