MOROTAI-PM.com, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pulau Morotai mengungkapkan, Pemda Pulau Morotai bakal menginput dan mengusulkan data sebanyak 39 ribu jiwa masyarakat Morotai ke pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam data BPJS Kesehatan.

Penginputan dan pengusulan data masyarakat Morotai yang
masuk kategori penerima BPJS kesehatan itu, agar bisa menjadi tanggungan
Pemerintah pusat. Selain itu, dalam rangka meringankan beban anggaran di
daerah. Hanya saja, data itu sifatnya pengusulan dan belum dipastikan
realisasinya. Sebab, semua tergantung pihak Kementerian.

"Jadi penerima BPJS yang kurang lebih 39 ribu itu kita akan input semuanya ke Kementrian, nanti kita tunggu saja berapa yang nanti diberikan Kementrian. Sisanya itu, baru kita anggarkan lewat daerah. Tapi kalau diterima semuanya Alhamdulillah, berarti semuanya nanti dibiayai oleh Pempus. Kalau semuanya diterima berarti beban kita berkurang," jelas Ansar Tibu kepada wartawan, Rabu (11/03/2020).

Menurutnya, total jumlah penerima BPJS Pulau Morotai yang
masuk dalam tanggungan Pemda Pulau Morotai tahun ini yang diimput ke Kementrian
Kesehatan sebanyak 39 ribu orang. Jumlah ini, kata Ansar, kemungkinan masih
akan terus berkurang, bila dilakukan verifikasi ulang.

Ia mencontohkan, terjadi pengurangan itu adalah penerima
BPJS Kesehatan meninggal dunia, ataupun masyarakat penerima pindah penduduk ke
Kabupaten Kota lainnya di Indonesia.

"Tahun 2019 kan ada 44 ribu orang penerima, setelah diverifikasi tahun ini tinggal 39 ribu orang, tapi jumlah ini juga masih bisa berkurang, karena kita mau verifikasi lagi karena ada yang sudah meninggal dan ada yang sudah pindah ke luar daerah. Artinya yang tidak lagi berdomisili disini tetap kita nonaktifkan," terangnya. (ota/red)