Pemkab Taliabu Cicil Anggaran Pilkada

Posko MalutKamis, 16 Juli 2020 | 00:50 WIT

Ketua KPU Pulau Taliabu, Arisandi La Isa

TALIABU-PM.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, belum menjalankan perintah Mendagri untuk merealisasikan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020.

Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Arisandi La Isa, kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (15/7), mengatakan, realisasi NPHD sebelumnya pemda baru merealisasi 16 persen atau Rp 2.100.000.000. Itupun dilakukan selama tiga kali, terhitung mulai 2019 satu kali dan dua kali pada tahun 2020.

“Tambahan pencairan lanjutan baru dilakukan setelah kembalinya Mendagri dari Provinsi Maluku Utara, baru ditransfer Senin 13/7/2020, sesuai permintaan senilai Rp 3.975.560.000,”ungkapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Adidas La Tea, kepada awak media mengatakan, Pemkab Pulau Taliabu sebelum kedatangan Mendagri baru mencairkan anggaran 40 persen.

“Sebelum kedatangan Mendagri itu torang sudah usulkan untuk dicairakan 10 persen sisanya, tapi belum ditindak lanjuti. Nanti setelah Mendagri tekan baru ditindaklanjuti 10 persen dari total pencairan pertama itu Senin (13/7),”ujarnya.

Sisa anggaran yang harus dicairkan pemkab yakni 60 persen untuk pencairan tahap kedua. “60 persen kalau torang mengacu pada Pemendagri No: 41 tahun 2020 perubahan atas Permendagri No: 54 tahun 2019 itu tanpa diminta oleh penyelenggara, pemkab berkewajiban mengirim langsung ke rekening masing-masing penyelenggara,”ungkapnya.

Pihaknya juga meminta pemda memelajari Permendagri No: 41 tahun 2020, sehingga mengetahui tugas pemkab yang dijelaskan permendagri tersebut. “Mestinya pemkab juga baca permendagri. Jangan cuma penyelenggara saja yang baca supaya dong tahu dong pe tugas itu seperti apa, dan tugasnya bawaslu seperti apa,” semprot Adididas. (Cal/red)

REALISASI ANGGARAN PENYELENGGARA