poskomalut.com
baner header

Pemkot Ternate Ancam Tutup Paksa Usaha Galian C

TERNATE-PM.com, Peringatan bagi pengusaha tambang galian c yang beroperasi dalam wilayah Kota Ternate. Pasalnya, Pemkot Ternate berjanji akan mengmbil tindakan tegas, hingga penutupan paksa usaha galian c, bila aktivitasnya di luar peruntukan, serta tidak mengantongi IUP dari Pemprov Malut.

Di Kota Ternate, terdapat beberapa usaha galian c yang dimiliki oleh pengusaha papan atas. Sebut saja, Reny Los, Hamka, Mochtar Abdullah, Jamaludin Wua, Hi Atika, Makmur Gamgulu, PT Adis dan PT Fikri.

Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman menegaskan, izin yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah izin pemerataan lahan bukan Ijin Usaha pertambangan (IUP), karena IUP adalah kewengan pemerintah Provinsi. “Salah satu rekomendasi DKPRD tidak bisa memperjual belikan material. Ketika DLH selaku perintah Kota mengetahui ada penjualan belikan material maka langsung melayangkan surat teguran. Isi surat lainnya adalah, jika tidak mengurus IUP maka langkah yang diambil DLH akan menutup aktifitas galian C,” jelas Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman.

Sementara itu, Komisi III DPRD dari fraksi NasDem, Nurlela Syarif dengan tegas menyampaikan jika pengusaha pertambangan Galian C di wilayah Kota Ternate terus bandel dan tidak melengkapi IUP maka Fraksi NasDem tetap mendorong pembentukan panitia Khusus (Pansus). Sebab, menurutnya, Tambang Galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ternate telah menabrak aturan perundang-undangan. 

Sesuai data yang dikantongi terdapat 14 Aktifitas pertambangan Galian C, termasuk Galian C Milik Hamka, Mochtar Abdullah, Hi Jamaludin Wua/ Udin Motik,Hi Atika, Makmur Gamgulu, PT Adis, PT Fikri dan Reny laos. “Izin yang dikeluarkan untuk pemerataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peruntukan,” ujar politisi Partai NasDem Nurlela Syarif baru-baru ini.

Lanjut Nurlela, tahapan yang berlangsung di DPRD saat ini, sedang mengumpulkan data dan dikoordinasikan ke DPKRD selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi izin pemerataan lahan. “Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan PP 27 Tahun 2013 sudah mengeluarkan sanksi, namun sanksi tersebut harus secara bertahap, mulai dari sanksi teguran secara tertulis. Bahkan sudah ada penutupan secara paksa oleh Pemerintah sebanyak enam titik,” ungkap Nurlela.

Tahapan Selanjutnya Kata Nurlela adalah soal pembekuan izin lingkungan atau perlindungan itu dibekukan barulah dicabut izin. “Saat ini sudah sebanyak enam titik yang direkomendasikan ditutup. Sedangkan lainnya belum ada rekomendasi,” pungkasnya. (nox/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: