poskomalut.com
baner header

Pemkot Ternate Didesak Akomodir Pokir DPRD

TERNATE- PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk memasukan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di APBD induk tahun 2021.

Anggota Komisi III DPRD kota Ternate, Junaidi Bahrudin mengatakan, setiap tahun DPRD terus melakukan reses namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kalau DPRD turun reses lagi maka masyarakat sudah muak melihat. Namun saat ini, regulasinya juga masih sangat lemah.

“Disisi lain, kebijakan Domainnya lebih besar ada di badan anggaran tapi kami akan memberikan masukan atau usulan yang bagian dari pokir DPRD yang sudah sekian tahun disampaikan masyarakat tapi belum juga direalisasiakan oleh pemerintah,” jelasnya.

Maka dari itu, kata Junaidi, akan mendesak pokir DPRD untuk diakomodir oleh pemerintah. Namun tidak semuanya akan diambil. ada beberapa usulan dari pokir DPRD juga ada yang sangat penting apalagi yang sifatnya untuk pemulihan ekonomi. Misalnya, di dinas perkim soal pembebasan lahan di pasar Gamalama Moderen.

“Saya kira itu program strategis pemerintah yang masuk dalam multy years sementara ada 5 bidang tanah yang belum tuntas pembebasan lahanya di sekitar Plaza Gamalama modern,” ungkap ketua Bapemperda kota Ternate Tersebut.

Lanjutnya, dari 5 bidang tanah itu 3 nya sudah dilakukan pembayaran, dan tinggal 2 bidang tanah itu belum dilakukan pembayaran. Dirinya menyampaikan, 3 bidang tanah yang sudah oke ini juga, belum di eksekusi oleh pemerintah. Padahal itu bagian dari percepatan pembangunan Plaza Gamalama Moderen.

“Kalau tahun depan Gamalama Moderen beroperasi maka akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah juga, ini yang perlu diingatkan oleh pemerintah,”ujarnya.

Junaidi menambahkan, untuk anggaran Perkim itu tersedia anggaran sisa Rp. 5 miliar lebih untuk membayar beberapa bidang tanah yang masuk dalam perencanaan Perkim, termasuk 5 bidang tanah yang ada di plaza Gamalama modern.

“Tapi kalau dibayar satu kali 5 bintang itu kebutuhannya kurang lebih Rp 8 miliar, dan selisihnya masih ada Rp 3 miliar, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (Ris/red)



Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: