Pemkot Ternate Kembali Anggarkan Rp 20 Miliar Untuk Tangani Covid-19

Said Assagaf

TERNATE-PM.com, Pemerintah Kota Ternate dalam tahun ini, kembali menganggarkan dana sebesar Rp 20 miliar yang diperuntukan bagi penanganan Covid-19 pada sektor pemulihan ekonomi serta vaksinasi. Alokasi anggaran itu, menindaklanjuti adanya Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 17 tahun 2021, yang mengharuskan setiap daerah melakukan refocusing anggaran berkisar 8 persen dari APBD induk untuk penanganan pemulihan ekonomi serta vaksinasi.

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Said Assagaf menjelaskan pergeseran anggaran Rp 20 miliar itu, terdiri dari masing-masing komponen belanja. Namun yang lebih besar dipangkas pada belanja fisik salah satunya melekat di Dinas PUPR.

Diantaranya pemeliharaan jalan dan jembatan, yang dianggap belum terlalu urgen dan mendesak. Pemangkasan anggaran juga dilakukan pada aitem kegiatan lain misalnya belanja perjalanan dinas dan bimtek.

Dia memastikan tidak ada pemotongan untuk alokasi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Ternate. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja ikut dipangkas jika kondisi keuangan daerah juga tidak memungkinkan.

"Yang pasti untuk Pokir tidak dipangkas. Tapi tentunya menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jika rasionalisasi dinilai masih kurang bisa saja dipangkas. Kami juga butuh pengertian baik juga dari DPRD,"tandasnya.

Dikatakan, pergeseran anggaran sebesar 20 miliar untuk penanganan Covid-19 itu, nantinya juga bakal disampaikan ke DPRD untuk dibahas kembali. Namun dari angka Rp 20 miliar atau 4 persen dari total APBD induk dinilai masih pada angka atau presntasi yang masih wajar.

Disisi lain Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tribudiyanto akhir pekan kemarin kepada Poskomalut.com mengatakan, kerja-kerja pihaknya sampai saat ini belum mendapaat rilis resmi dari TPAD Kota Ternate, bahwa anggaran kerjaa mana yang harus di kuraangani. Sehingga yang disampaikan pihak Bappalitbangda adalah satu ancang-ancang untuk dilakukan pergeseran-pergesaran anggaran

“Pada dasaranya kita selaku SKPD teknis akan tetap menyesuaikan, walaupaun ada kegiatan-kegiatan yang memang dalam tanda kutip sudah dalam proses administrasi pelelangan dan kemudian nanti ada pergeseran di lain-lain itu, maka kami harus butuh surat resmi dulu agar sejumlah kontrak yang ada ini bisa dipending dulu,”akunya

Lanjutnya, maka dari itulah untuk pergeseran anggaran ke pihaknya baru sebatas informasi lisan dan blum ada juga nominal resmi yng di keluarkan dari pihak TPAD terkait dengan berapa anggaran dari pihaknya. Namun sampai saat ini belum ada

“Jika memang itu saat ini sudah ada infirmasi lisan, maka kita akan informasikan ke PPK untuk menahan dulu proses penandatangan kontrak, agar jangan sampai jika sudah tandatangan maka itu sudah sah,”jelasnya

Ia menambahkan, pihaknya tetap menunggu surat dari pihak TPAD masuk misalnya proses pemberhentian sementara kontrak atau penghentian permanan dan ini sudah diada dalam perpres. Apalagi berbicara soal Covid-19.tutupnya.(Tal/red)

Komentar

Loading...