Pemkot Tikep Kedepankan Kerja Berbasis Teknologi

Kabag Pemerintahan Tidore Zulkifli Ohorela

TIDORE-PM.com, Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan tema Pelayanan Publik Berkualitas, Cepat dan Responsif Menuju Performa Birokrasi yang Fokus dan Prioritas, telah berjalan dengan sangat baik dan lancar dengan 24 poin rekomendasi dari tim rumusan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda kota Tidore Zulkifli Ohorela selaku sekretaris tim perumus, Senin ( 28/12) mengatakan, 24 poin yang ditolerkan dalam rekomendasi hasil rakerda mulai tanggal 22-23 Desember lalu paling pertama yakni Penerapan kinerja pemerintahan berbasis teknologi telah menghasilkan output kinerja yang cepat, mudah dan terukur. Namun perlu dilakukan integrasi dengan OPD lain, seperti dalam hal penyusunan LPPD.

"Selama ini, penyusunan LPPD masih bersifat manual dan lambat, karena  belum ada instrumen laporan LPPD yang termuat dalam aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian maupun aplikasi aset/BMD," ungkapnya.

Olehnya Bagian Tata Pemerintahan Setda, BKPSDM dan BPKAD agar menindaklanjutinya dengan menyediakan fitur laporan LPPD yang terintegrasi. Selain itu Bagian Tata Pemerintahan Setda juga dapat memanfaatkan e-LPPD sebagai tindaklanjut dari penyediaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan digunakan mulai tahun depan.

Untuk rekomendasi kedua dan seterusnya, lanjut Zulkifli, Pemerintah Kota Tidore akan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanan, dan pengendalian pembangunan, yang didukung dengan data yang akurat, terpadu, mudah diakses, terintegrasi, dan berkelanjutan telah didorong konsep satu data Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Oleh karena itu Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan perlu melakukan Penguatan e-Database sebagai pelopor satu data pembangunan di Kota Tidore Kepulauan,” ujar Zulkifli.

Diminta kepada seluruh OPD agar proaktif membangun kerjasama antar daerah pada tahun tahun mendatang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan dalam memunculkan arus kerja yang teratur dan efektif di masing-masing OPD.

Menurut Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008, SOP memiliki manfaat meningkatkan akuntabilitas organisasi, membantu staf untuk bisa lebih mandiri, menciptakan standar kerja yang teratur dan membantu memudahkan evaluasi kerja. Oleh karena itu di tahun 2021, seluruh OPD yang belum memilik SOP agar sudah harus menyiapkannya termasuk melakukan Pemutakhiran SOP yang sudah ada.

"BKPSDM agar melakukan pemetaan, pendistribusian SDM secara proporsional dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan," tandasnya.

"Menginggat Database Kepegawaian selama ini masih terdapat selisih/perbedaan antara data dari OPD, data dari Gaji BPKAD maupun data BKPSDM. Oleh karenanya BKPSDM perlu melakukan konsolidasi data kepegawaian di akhir tahun untuk kepentingan pemutakhitan dan keterpaduan data,” tambah Zulkifli.

Berdasarkan data tahun 2019, jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (diluar tenaga guru dan kesehatan) masih sangat rendah, di angka 9,04 %. BKPSDM agar melakukan percepatan dan peningkatan di tahun 2021 dan Berdasarkan data tahun 2019, rasio rumah ber-IMB di Kota Tidore Kepulauan masih sangat rendah yaitu pada angka 1,68 % - 3,56 % dari total sebanyak 21.682.

"Hal ini disebabkan karena belum ada validasi database perumahan/permukiman, lemahnya  koordinasi dan verifikasi data IMB. Oleh karena itu Bidang Tata Ruang PUPR, Dinas Perkimtan dan Dinas PTSP agar intens berkoordinasi dalam hal validasi dan verikasi data-data dimaksud,” sebutnya.

Selain itu , dari 24 poin rekomendasi strategis tim rumusan adapun permasalahan lainya yang harus diselesaikan kedepan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang menjadi rujukan pengelolaan tenaga kerja daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan dokumen tersebut di tahun 2021.

Kota Tidore Kepulauan sampai saat ini Belum memiliki dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sehingga tidak dapat menghitung indeks kualitas/pencemaran air, indeks kualitas/pencemaran udara, dan indeks tutupan hutan/lahan. Dinas Lingkungan Hidup agar dapat menuntaskannya di Tahun 2021 dan data penghitungan rasio konektifitas kota dan kinerja lalu lintas belum tersedia secara baik, sehingga Dinas Perhubungan dapat melakukan penghitungan data dimaksud pada tahun 2021.

Sedangkan Permasalahan pada urusan perdagangan dan industri di Kota Tidore Kepulauan adalah belum disusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dan belum jelasnya pemilahan jumlah izin usaha perdagangan dengan jumlah izin usaha industri. Oleh karena itu Dinas Perindagkop dapat segera menindaklanjutinya, dan Dinas Kominfo Kota Tidore Kepulauan perlu penguatan dari sisi anggaran dan kewenangannya. juga Dinas Sosial menjadi potret ketidakadilan dalam hal kebijakan anggaran, bahwa OPD pelaksana urusan wajib masih memiliki pagu anggaran yang terlalu kecil dibandingkan dengan OPD pelaksana urusan pilihan dan penunjang.

Dinas Kominfo diminta segera menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Media Informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik sebagai landasan kewenangan pengelolaan informasi pemerintah daerah. Dinas Kominfo juga diminta mengkoordinir pengelolaan dan menjamin tingkat keamanan informasi daerah dengan menggunakan Indeks KAMI (indeks keamanan informasi).

Selain itu Dinas Kominfo diminta melakukan koordinasi dengan Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk menghubungkan akses internet ke Kecamatan, Desa dan Kelurahan secara optimal. (mdm/red)

Komentar

Loading...