Pemprov dan Pemkot Tikep Mulai Bahas Kesiapan Sail Tidore

Samsuddin Abdul Kadir

SOFIFI-PM.com, Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tidore 2021, pemerintah provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat bersama. Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara Drs. Syamsuddin A. Kadir yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor gubernur, Senin (9/3/2020).

Hadir dari pemerintah kota Tidore dalam rapat tersebut diantaranya Staf Ahli Walikota
tikep bidang Ekonomi Pmbangunan dan Keuangan, Halil Ahmad. Kadis Budaya Dan Pariwisata Yakub
Hasan, Kadis
Kehutanan Imran Yasin, Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Saiful Latif, Kepala Badan
Pembnagunan dan Penelitian Daerah Syofyan Saraha, Kadis PU M.Ade Soleman. Sedangka hadir dari Pempov Malut daintaranya
Kadis Pariwisata, M. Tahmid, Kadis PTSP, Nirwan MT Ali, SH, Kadis Pendidikan,
Djafar Hamisi, Karo Hukum Faisal Rumbia, SH.

Sekprov Malut Drs. Syamsuddin A. Kadir dalam rapat tersebut menegaskan
bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan SK tentang kepanitiaan penyelenggara
Sail Tidore 2021, karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
selaku panitia daerah perlu harus mengambil langka cepat untuk menindak lanjuti
SK tersebut.

Sekprov menilai, SK Sail Tidore 
ini sangat cepat terbentu dibandingkan dengan Sail Morotai tahun 2012
lalu. Denga demikian lanjut Sekprov, kita memiliki waktu yang banyak dalam
menyusun rencana dan anggaran untuk penyelenggaraan Sail 2021 nanti.

“Dulu Sail Morotai, Keppres nya keluar dalam posisi tahun anggaran yang
telah berjalan, sehingga kita harus menggeser sejumlah item pos anggaran untuk
kepentingan penyelenggaraan Sail, tapi sekarang, sudah jauh-jauh tempo SK nya
sudah ada jadi kita cukup punya waktu dalam mepersiapkan segala kebutuhan”.
jelas Sekprov.

Dalam rapat tersebut, terdapat sejumlah saran dan masukan yang
disampaikan, baik dari pemprov Malut mapun Pemkot Tikep yang pada intinya
mengusulkan agar perlu adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk mempertegas
tugas dan peran daerah masing-masing dalam pelaksanaannya. Mendengar masukan
tersebut, Sekprov memerintahkan secara langsung kepada Kepala Biro Hukum dan
Kadis Pariwisata agar segera berkoordinasi untuk menyiapkan draf SK untuk
diajukan kepada Gubernur untuk ditandatangani. Meski demikian lanjut Sekprov,
dalam waktu dekat ini harus mengundang 
seluruh pemda Kabupaten/Kota untuk menjelaskan apa yang telah di
tuangkan dalam SK agar masing-masing pemda dapat mengetahuinya.

Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan Sail Tidore 2021 tersebut berdasarkan SK Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi RI Nomor : 28 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Sail Morotai tahun 2021 tanggal 24 Pebruari 2020 yang menetapkan Menteri Perdagangan RI selaku Ketua Panitia Pusat yang dilengkapi dengan sejumlah bidang. Sementara untuk Kepanitiaan Pelaksana Daerah ditunjuk Gubernur Maluku Utara selaku Ketua dan dibantu oleh seluruh Bupati/Walikota sebagai Wakil Ketua.(iel/red)

Komentar

Loading...