poskomalut.com
baner header

Pemprov Malut Lepas Tangan Guru Honor SK Kepsek

SOFIFI-PM.com,  Pemerintah provinsi (Pemprov) mulai menertibkan pegawai honorer, khususnya tenaga guru yang mengabdi di SMA/SMK sederajat di 10 kabupaten kota.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut)  mencatat, ada 1.654 guru honor, termasuk staf Unit Pelaksana Tugas  Dinas (UPTD)   di 10 kabupaten /kota. Jumlah ini, telah diusulkan ke Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK)  untuk menerbitkan SK gubernur, yang akan menjadi dasar pembayaran gaji.

 “Kalau guru honor SMA/SMK/SLB yang diangkat kepala sekolah dan mengabdi bertahun – tahun, Pemprov lepas tangan dalam hal membayar gaji atau upah,” jelas Kadikbud Malut Jafar Hamisi pada wartawan Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, ada guru honor yang gajinya tidak dibayar Pemprov Malut karena diangkat dengan SK kepala sekolah. “Sekolah yang lebih tau, guru honor yang dibayar oleh Pemprov dan berapa guru honor yang gajinya dibayar lewat kebijakan kepala sekolah  dari dana BOS. Jadi  tidak semua guru honorer dibayar oleh Pemprov,” katanya.

Dia mengatakan, data guru honor 1.654 tersebut merupakan yang diusulkan kepala sekolah. “Yang menerima guru honor itu adalah kepala sekolah. Kemudian yang diusul ke Dikbud berapa orang juga kepala sekolah. Jadi sekolah yang lebih tau,” jelasnya.

“Guru honor yang diterima kepala sekolah, lalu berharap Pemprov yang harus bayar gaji, tidak serta merta begitu. Artinya kalaupun sekolah membutuhkan tenaga honor, ya tergantung sekolah. Kalau sekolah mampu dengan anggaran sendiri, sah sah saja karena kebutuhan,” ujarnya.

Meski begitu, dia khawatir nantinya ada keluhan kenapa hanya sebagian guru honor menerima gaji dari pemprov Malut, sementara yang lainnya tidak. Karena itu, dia meminta  kepala sekolah agar dapat mengontrol perekrutan tenaga honor. “Jangan seenaknya mengangkat guru honor di sekolah. Kalau tidak bisa, jangan sampai guru menuntut hak terus mau ambil dari mana. Jangan seolah – olah mengatasnamakan kebutuhan lalu seenaknya merekrut guru honor. Pemprov bayar gaji guru honor berdasarkan SK dinas pendidikan yang mengusulkan pembayaran dan harus ada SK gubernur dan sekarang harus diterapkan Anjab,” terangnya.

Sementara, anggota komisi IV DPRD Provinsi Malut Malik Silia meminta kepada kepala sekolah agar mendata semua guru honor, baik yang menerima SK gubernur  maupun tidak termasuk tata usaha guru honorer dimasukan ke Dikbud untuk disampaikan ke DPRD. “Supaya kita bisa lihat kalau ada guru honor yang tidak dibayar,” katanya.

Baginya, dari pantauan DPRD data guru honor dan tata usaha di Dikbud Malut belum  cukup valid. “Ini urusan kemanusiaan. Selama ini, DPRD belum mengantongi data  guru honor yang di SK kan maupun tidak,” akunya.

Sekwil PKB Malut  ini meminta agar meskipun kepala sekolah dalam keadaan sibuk mempersiapkan ujian tetapi harus merekap semua data untuk disampaikan ke DPRD agar dapat diketahui berapa jumlah guru honor di Pemprov. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: