Pencairan Anggaran Rp131 Miliar Tanpa SPM, Hendra: Itu Pembobolan Uang Negara

Pakar hukum keuangan negara dan daerah, Dr Hendra Karianga. Foto/Istimewa.

SOFIFI-pm.com, Pakar hukum keuangan negara dan daerah, Dr Hendra Karianga, menegaskan pencairan anggaran senilai Rp131.548.009,18 di lingkup Pemda Malut, tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan tindak pidana pembobolan keuangan daerah.

“Itu tindakan fatal karena menabrak aturan tentang pengelolaan keuangan daerah,”tegasnya, Jumat (19/1/2024)

Ia membeberkan, pencairan anggaran tanpa SPM tentu melibatkan sejumlah pihak, yakni PPK pada dinas terkait, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah (BPKAD). Ini merupakan satu rangkaian kejahatan korupsi yang melibatkan banyak pihak, terutama dinas terkait dan BPKAD. Termasuk gubernur jika ia melakukan perintah pencairan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2022 telah mencairkan anggaran senilai Rp131.548.009.790,18 tak sesuai ketentuan atau tanpa SPM.

Jumlah ini terbagi dalam utang belanja senilai Rp86.222.260.040,92-, dan utang jangka pendek lainnya senilai Rp45.325.749.749,26-,.

Sesuai neraca per 31 Desember 2022 disajikan auditor, saldo kewajiban jangka pendek senilai Rp715.082.122.446,63-. Di antaranya hutang belanja dengan saldo sebesar Rp596.811.256.988,56 dan hutang jangka pendek lainnya Rp114.824.475.475,60-,.

Sementara berdasarkan perbandingan lampiran kewajiban dan data laporan rekonsiliasi utang tahun 2022 oleh Inspektorat, hasil pemeriksaan atas penyajian utang dalam laporan keuangan diketahui, permasalahan terkait pengakuan dan pencatatan. Di antaranya, utang belanja tidak dicatat berdasarkan SPM diterbitkan delapan SKPD.

Selanjutnya, utang belanja tidak diketahui perkembangan fisik pekerjaannya, pengakuan utang belanja tidak didasarkan pada laporan realisasi fisik dan keuangan, dan pengakuan utang belanja berdasarkan pagu belanja.

Utang belanja itu tercatat pada tujuh dinas dan dua RSUD, dengan rincian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) senilai Rp24.842.818.017,76-, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp20.006.359.808,00-, RSUD CB Rp4.692.934.225,30-, RSU Sofifi Rp4.910.551.361,00-, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp20.113.799.698,00-, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp1.735.695.997,70-, Dinas Kominfo dan Persandian (Diskomsandi) Rp307.137.422,00-, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Rp3.958.083.780,00-, dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp5.654.879.731,16-,

Sementara rincian utang jangka pendek lainnya dengan permasalahan terkait pengakuan dan pencatatan di antaranya; Pertama, utang belanja tidak dicatat  berdasarkan SPM) yang diterbitkan delapan SKPD tersebut. Kedua, utang belanja tidak diketahui perkembangan fisik pekerjaannya.

Ketiga, pengakuan utang belanja tidak  didasarkan pada laporan  realisasi fisik  dan keuangan. Keempat, pengakuan utang belanja berdasarkan pagu belanja dengan rincian; Dikbud senilai Rp113.565.900,00, Dinkes Rp 504.653.142,40-, RSUD CB Rp13.249.817.529,00-, PUPR Rp8.082.082.198,56-, Perkim Rp18.955.419.355,90-, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp1.664.071.567,00-, Diskomsandi Rp62.393.100,00 dan DKP senilai Rp2.693.746.956,40-,.

Temuan ini selanjutnya oleh BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk memerintahkan 10 kepala SKPD untuk melakukan pengakuan utang berdasarkan dokumen dengan ketentuan berlaku.

Membuat dan melaporkan laporan realisasi fisik dan keuangan secara periodik kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, dan memastikan pengakuan utang sesuai dokumen yang berlaku.

Komentar

Loading...