Pengakuan Miftah Bay dalam Sidang AGK

Belasan pejabat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap AGK.

TERNATE-pm.com, 14 pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa mantan gubernur Kh Abdul Gani Kasuba (AGK).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan belasan pejabat tersebut sebagai saksi.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Ternate, dipimpin hakim ketua Rommel Franciskus Tumpubolon, Rabu (10/7/2024).

Para pejabat yang memberi kesekasian yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muhammad Miftah Bay, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Suryanto Andili, Kepala Dinas Kehutanan M. Sukur Lila, Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya, mantan Kepala Biro Umum Jamaludin Wua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fachruddin Tukuboya, Kepala Dinas Kesehatan Idhar Sidi Umar.

Kepala Bappeda Sarmin Adam, Kepala Dinas Perdagangan Yudhitya Wahab, mantan Ketua Pokja II ULP Malut Abdul Hasan Tarate, Ketua Pokja VI BPBJ Yusman Dumade, Husnawati, Noldi Kasim, M. Samin, M. Saleh, dan Maftuch.

Hakim ketua pada saat mencecar saksi Muhammad Miftah Bay, apakah Adnan Hasanudin memberi uang pada saat itu.

Miftah Bay lantas mengungkapkan bahwa Adnan memberikan uang dengan jumlah Rp80 juta. Dari nilai tersebut Rp20 untuk honor Pansel.

"Rp80 juta itu termasuk honor Pansel," ungkap Mifta saat menjawab pertanyaan hakim.

Tanya Hakim, "apakah saudara masih mengingat pada saat asesmen AGK pernah bertemu untuk memberikan pesan-pesan terhadap Adnan.

Jawab Mifta, seperti yang disampaikan pada sidang sidang sebelumnya bahwa tolong memperhatikan Adnan.

"Perhatikan Adnan ya untuk lolos (lihat-lihat dia e)," tutur Mifta.

Selain itu hakim menanyakan peran atau jabatan Daud Ismail di Pemprov Malut, Miftah menyebut tersangka yang sudah divonis bersalah itu salah satu Kepala Bidang di PUPR. Selanjutnya menjabat Plt Kepala Dinas PUPR.

Selain itu Mifta mengatakan tidak saat menjawab pertanyaan hakim apakah Daud pernah diusulkan mengikuti asesmen jabatan kepala dinas.

"Kalau untuk naik pangkat istimewah pernah diusulkan tapi pangkatnya tidak cukup,"katanya.

Tak sampai disitu, hakim juga menanyakan jabatan Imbran Jakub di Pemprov Malut. Miftah menjawab Imbran menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut pada akhir 2023.

"Sebelumnya Imbran Jakub pernah jadi Kadikbud Malut, namun karena ada malasah jadi diberhentikan," tandasnya.

Tanya hakim, "apakah saudara pernah dihubungi segera memproses untuk ditempatkan di tempat yang sejajar dengan yang lain".

Mifta menjawab, "setelah putusan pengadilan beliau menyampaikan bagimana konsultasi dengan KASN. Dari KASN menyatakan bahwa Imbran Jakub boleh kembali ke eslon II, tapi kalau boleh jangan di tempat yang strategis. Mislanya di asisten atau staf ahli".

Komentar

Loading...