Pengawasan Lemah, Rumpon Ilegal di Perairan Obi Selatan Menjamur

Rumpon ilegal yang ditebar di pariaran Desa Soligi, Obi Selatan. Foto istimewa.

TERNATE-pm.com, Pengawasan di perairan Maluku Utara terhadap praktek ilegal fishing masih sangat rendah.

Ini dapat dilihat keluhan yang disampaikan kelompok nelayan Desa, Soligi, Obi Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara atas keleluasaan aktivitas kapal jaring ikan dari Bitung, Sulawesi Utara.

Bukan hanya itu, para nelayan di Desa Soligi juga diresahkan dengan keberadan hampir 40 lebib rumpon ilegal. Puluhan rumpon tanpa izin itu diduga milik pengusaha dari luar (Bitung).

Ketua kelompok nelayan Desa Soligi, M Jamri kepada media ini mengatakan, aktivitas kapal jaring ikan dari Bitung sudah sejak 2019 atau kurang lebih empat tahun sampai saat ini sangat mengganggu mata pencarian nelayan di desa tersebut. Masyarakat di Desa Soligi, kata dia, 50 persen menekuni profesi nelayan.

"Kami berharap ada perhatian dari pemerintah atas permasalahan nelayan tradisional yang terjadi di saat ini. Kami merasa tertekan dalam hal proses pencarian ikan, karena dibatasi oleh pemilik rumpon," bebernya, Senin (6/2/2023).

Dirinya mengaku sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halsel. Namun, mereka diarahkan ke DKP Provinsi Maluku Utara.

"Kami punya harapan agar masalah ini diselesaikan pemerintah dalam hal ini DKP Malut. Bukan kami mau memaksakan, tetapi mata pencaharian kami di laut. Kalau ini dibiarkan sampai 4 tahun, kebutuhan sekolah anak-anak mau dibayar pakai apa. Karena mereka memutuskan mata pencaharian kita," harapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Soligi Jaya, Ibrahim. Ia mengatakan, keluhan masyarakat atas kehadiran puluhan rumpon ilegal itu kepada pemerintah desa sudah berulang kali. Bahkan, sempat terjadi gejolak.

Pertemuan harus berlangsung lima kali di kantor desa. Namun tidak ada langkah tegas dari pemerintah desa. Sebalikanya, para pemilik rumpon ilegal itu seolah mendapat perlingangan dari Pemerintah Desa Soligi.

"Jadi terkesan ada pembelaan, sementara yang berada di pihak kami hanyalah tokoh agama dan adat. Maka dari itu, bagi kami posisi kapal jaring masih tetap beroperasi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah sumber masalahnya, karena adanya banyak rumpon, dan kami sistem tangkap manual sudah pasti tidak dapat ikan dan ini keuntungan ada di kapal jaring,” tuturnya.

Merasa keluhan dan tuntutan mereka tidak diindahkan, ketua-ketua kelompok didampingi LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI) berinisiatif untuk melaporkan langsung masalah tersebut ke Kepala DKP Malut.

Upaya mereka yang menggantungkan hidup di laut itu rupanya membuahkan hasil. Pada Senin, 6 Januari malam, mereka berkesempatan bertemu langsung Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf di kediamannya di Kota Ternate.

Di hadapan Kadis DKP, kedua kelompok nelayan itu menuturkan tuntutan mereka. Kadis DKP langsung merespon apa yang disampaikan dengan mengatakan bakal menindak tegas rumpon-rumpon ilegal tersebut. Bahkan, dirinya tak segan menangkap kapal jaring ikan dari Bitung.

Pada pertemuan itu, turut hadir Sekretaris HNSI Maluku Utara. Para ketua kelompok nelayan itu juga akan menyampaikan aktivitas ilegal fishing kepada organisasi nelayan tersebut.

Komentar

Loading...