poskomalut.com
baner header

Pengelolaan Dana BOS di Halteng Amburadul

Akibat Kepsek dan Berdahara tak Paham

WEDA-PM.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan kas pada bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai. Pemerintah Halmahera Tengah menyajikan kas di bendahara BOS pada neraca per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp5.916.379.888,64.

Hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan diketahui  terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan kas di bendahara BOS, di antaranya terjadi selisih kas di bendahara BOS sebesar Rp73.308.659,01. BPK melakukan pemeriksaan cash opname secara uji petik terhadap enam dari 92 sekolah untuk menguji pengendalian atas kas di bendahara BOS tersebut.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat selisih kas sebesar Rp73.308.659,01 dengan rincian

SD Negeri 1 Weda selisih kurang sebesar Rp445.658,95. SD Negeri 2 Weda selisih kurang sebesar Rp 46.738.235,93. Kemudian SD Negeri 4 Weda selisih kurang sebesar Rp 5.469.830,28. Selanjutnya, pada SMP Negeri 1 Halteng selisih kurang sebesar Rp17.426.927,45, SMP Negeri 21 Halteng selisih lebih sebesar Rp1.409.035,59, dan SMP Negeri 25 Halteng selisih kurang sebesar Rp4.637.041,99.  “Berdasarkan keterangan bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah diperoleh penjelasan bahwa tidak terdapat selisih kas yang tidak dapat ditelusuri karena penatausahaan dana BOS yang belum tertib,”hal ini berdasarkan hasil temuan BPK.

Koreksi atas saldo awal kas di bendahara BOS belum memadai sebesar Rp304.894.878,57. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Halteng tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat koreksi ekuitas atas saldo awal kas di Bendahara BOS sebesar Rp225.276.927,59 dan koreksi belanja tahun 2018 atas saldo awal kas di bendahara BOS sebesar Rp149.354.050,98 pada 43 sekolah. Koreksi atas saldo awal tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp304.894.878,57.  “Berdasarkan keterangan Kepala Subbidang Anggaran BPKAD menyatakan, bahwa koreksi dilakukan atas kesalahan Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah dalam menyajikan laporan penggunaan dana BOS tahun 2018,”cetus BPK dalam hasil temuanya.

Verifikator dana BOS tidak melakukan verifikasi atas laporan penggunaan dana BOS TA 2018. Bukti pendukung atas koreksi saldo awal tidak disampaikan oleh Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah dalam Laporan Penggunaan Dana BOS TA 2019.

Kepala Subbidang Anggaran BPKAD dan Verifikator dana BOS menyatakan bahwa tidak mengumpulkan arsip bukti pendukung koreksi. Atas permasalahan tersebut, Verifikator Dana BOS telah meminta bukti pendukung kepada sekolah terkait. Namun sampai akhir pemeriksaan hanya enam sekolah yang menyerahkan bukti pendukung atas koreksi saldo awal kas di Bendahara BOS sebesar Rp69.736.100,00. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Verifikator Dana BOS, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD menyatakan bahwa sebagian besar Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah tidak memahami proses pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan BPKAD mengadakan Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS kepada seluruh sekolah negeri di kabupaten Halmahera Tengah pada bulan November – Desember 2019.  Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah, bendahara sekolah mengelola dana BOS, serta untuk memastikan nilai saldo awal kas di Bendahara BOS TA 2019.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan Verifikator dana BOS diketahui bahwa verifikator tidak melakukan verifikasi secara teliti atas laporan penggunaan Dana BOS yang diserahkan oleh sekolah.  Keterangan Verifikator   Dana BOS menyatakan bahwa rekomendasi pencairan dana BOS tetap diberikan meskipun sekolah belum menyerahkan laporan penggunaan Dana BOS.

Sesuai hasil permintaan keterangan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diketahui bahwa verifikasi atas Laporan penggunaan Dana BOS belum dilakukan secara optimal karena hanya dikerjakan oleh satu orang verifikator.  “Keterangan Kepala Dinas pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menyatakan bahwa Verifikator Dana BOS kesulitan menjalankan tugasnya karena mempunyai tugas dan tanggung jawab pekerjaan atas posisi lain,”demikian keterangan BKP Malut sebagaimana hasil temuan pada pengelolaan dana BOS di Halteng.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan dana BOS terjadi karena kurangnya pengendalian dan koordinasi dengan Kepala Sekolah, Verifikator Dana BOS, serta Tim Manajemen BOS Provinsi.

Hal tersebut mengakibatkan saldo kas di bendahara BOS tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah belum paham mengelola dana BOS dan menyusun pertanggungjawaban Laporan Penggunaan Dana BOS.

Selain itu, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tidak melaksanakan verifikasi laporan penggunaan dana BOS dengan semestinya, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tidak melaksanakan pengawasan pengelolaan dana BOS dengan semestinya.

Atas permasalahan tersebut, Pemda Halteng melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberi tanggapan bahwa mengakui

temuan tersebut dan kedepan akan melakukan langkah-langkah dengan mengoptimalkan pengendalian dalam satuan kerja, memerintahkan Kepala Sekolah dan brndahara Sekolah agar lebih tertib mengelola dana BOS dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, serta memerintahkan verifikator dana BOS dan Verifikator Dinas Pendidikan untuk lebih maksimal melakukan penguwasan pengelolaan Dana BOS.

Sementara itu BPK merekomendasikan Bupati Halmahera Tengah agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memerintahkan Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah agar memahami petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan menyusun pertanggungjawaban laporan penggunaan Danu BOS.

BPK Juga memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan verifikasi laporan penggunaan dana BOS dengan semestinya. Selain itu, BPK memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahruga melaksanakan pengawasan pengelolaun dana BOS dengan semestinya.(msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: