poskomalut.com
baner header

Pengkritik Ranperda RTRW Diminta Tidak Gunakan Asumsi Pribadi

Nuryadin: Tuangkan Dalam Pokir, Agar Kritik Tidak Liar

WEDA-PM.com, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Tengah (Halteng) Nuryadin Ahmad, menyarankan kepada pihak yang konsen mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menyampaikan pendapat berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan.

Mantan ketua DPRD ini meminta pengkritik Ranperda RTRW untuk tidak menggunakan asumsi pribadi. Hal ini supaya kritikannya tidak terkesan liar. Sebab, proses pembahasan Perda di DPRD diatur dalam ketentuan. Bukan diatur berdasarkan pada kemauan masing-masing orang atau Fraksi.

Ia berharap, kepada pihak yang ingin memberikan masukan maupun pendapat terkait Ranperda RTRW disarankan supaya dituangkan dalam pokok pikiran untuk disampaikan kepada DPRD. Pada prinsipnya, kata Nuryadin, DPRD sangat terbuka untuk menerima masukan. Pasalnya, peruntukan pola ruang dan kawasan akan diatur lebih rijit dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pokok pikiran bisa disampaikan ke DPRD dan juga ke Pemda, Bupati dan Wakil Bupati, mumpung tahapan pembobotan penyempurnaan RTRW masih ada.

“Supaya jangan terlalu berwacana di media sosial Faceebok, tapi datang dan bicara. Karena 20 orang anggota DPRD semuanya orang Weda, Patani dan orang Gebe. Jadi, tidak perlu sungkan karena kita samua Fagogoru,”ungkap Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Halteng ini, kemarin.

Perlu diketahui, revisi RTRW Halteng merupakan inisiatif Pemda yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum disampaikan, Pemda sejak tahun 2018 telah melalui beberapa tahapan penyempurnaan dokumen yang merupakan pra syarat penyampaian revisi RTRW.

Nuryadin menyatakan, syarat-syarat yang dimaksud seperti berita acara pembahasan dari Pemerintah Provinsi, validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.

Selain itu lanjutnya, RTRW harus mengacu pada RTR wilayah nasional dan RTR kawasan strategi nasional sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“Dalam kepentingan untuk penyusunan draf RTRW, Pemda juga telah melakukan FGD melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah semuanya dilengkapi, selanjutnya Pemerintah pada pertengahan 2021 ini menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas,”paparnya.

Seraya menjelaskan mekanisme pembahasan di DPRD selain berdasar pada Tatib, juga menggunakan peraturan pemerintah 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penatatan ruang sebagai acuan.

Anggota DPRD asal Patani ini lantas merincikan tahapan penyempurnaan Perda RTRW sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah 21 tahu 2021. Pertama penyusunan dokumen Ranperda RTRW oleh Pemda dalam hal ini Bapedalitbanda bersama tim Konsultan yang meliputi, berita acara rapat pembahasan Tim Kajian Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dari Provinsi, dan Validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementrian Lingkungan Hidup.

Rekomendasi Peta dasar dari Badan Informasi Geospasial terkait dengan Tata Batas Wilayah Antar Kabupaten.

Tahap Selanjutnya adalah penyampaian draf Ranperda RTRW oleh Bupati ke DPRD setelah seluruh dokumen yang disebutkan terpenuhi.
Tahap berikut adalah pembahasan draf RTRW di DPRD bersama Pemda selama 10 hari, dalam proses pembahasan, DPRD melakukan identifikasi permasalahan, melakukan pengkajian, menelah seluruh dokumen, salah satu fokus yang disoroti adalah terkait dengan pola ruang yang mengatur tentang peruntukan kawasan.

Dalam pandangan DPRD kata anggota DPRD asal PDIP ini adalah hajat hidup masyarakat menjadi utama untuk diatur. Karena isu-isu krusial terkait ruang hidup telah disampaikan oleh DPRD dalam pembahasan untuk diatur dalam pasal-pasal dan apa yang selama
ini disuarakan faktanya pemerintah telah mengakomodir yang diatur dengan jelas dalam draf dan dokumen RTRW.

“Peruntukan kawasan untuk Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Transmigrasi, Pariwisata, Pemukiman, Kawasan Konservasi, Budi Daya, Kawasan Lindung dan Kawasan Industri, semuanya telah diatur sesuai peruntukan untuk kepentingan rakyat Halteng,”jelasnya.

“Dalam pembahasan kami juga mengundang seluruh OPD terkait untuk mengkonfrontir rencana program dan kegiatan yang ada di OPD yang berhubungan dengan alokasi peruntukan kawasan yang akan ditetapkan dalam RTRW,”sambungnya.

Tahap selanjutnya, Pemda akan menyampaikan Ranperda RTRW kepada Kementerian ATR/BPN untuk dievaluasi dan dibahas. Pembahasan di Kemen ATR ini menurut Nuryadin, melibatkan lintas sektor Kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bupati dan DPRD.

Dari hasil rapat lintas sektor itu, kemudian Kementrian ATR akan mengeluarkan Rlrekomnedasi persetujuan substansi dengan dasar persetujuan substansi baru masuk pada tahapan pengesahan Ranperda RTRW menjadi Perda oleh DPRD bersama Bupati.

Setelah disahakan Ranperda RTRW akan kirim ke Gubernur Maluku Utara untuk evaluasi yang selanjutnya diumumkan dalam lembaran daerah.

“Dari semua tahapan itu, tentunya masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Sehingga keliru kalau hari ini ada yang beranggapan Ranperda RTRW telah disahkan atau akan disahkan dalam beberapa hari kedepan,”pungkasnya.

Nuryadin menegaskan, dalam Kepmen ATR/BPN nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara tentang tata cara peninjauan kembali RTRW. RTRW yang disusun saat ini bukan kitab suci.

“Setiap saat bisa direvisi, tentu apa yang diatur dalam RTRW sesuai dengan kepentingan rakyat bukan, kepentingan Investasi. Yakin saja bahwa penataan ruang dan kawasan yang diatur dalam RTRW Pemda tidak akan mengkhianati ruang hidup rakyat Halteng,”terangnya.

Sementara itu, terkait dengan kawasan Industri yang diusulkan dalam Ramperda sebesar 16.620 Hektar mencakup Kecamatan Weda Tengah, Weda Utara dan Kecamatan Pulau Gebe.

Secara rinci disampaikan bahwa untuk Pulau Gebe Seluas 6.20 Ha dengan status Kawasan Industri Holding Zoom, Weda Utara sebesar 830 Ha yang mencakup Wilayah Desa Gemaf tidak sampai ke Desa Sagea. Untuk Weda Tengah 15.170 Ha.

“Perlu diketahui bahwa seluruh Kawasan Industri itu berada pada Areal Izin Konsesi PT. Weda Bay Nikel. Jadi bukan kawasan baru atau lahan baru yang akan mencaplok ruang hidup,”jelasnya.(msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: