Penyidik Tunggu Arahan Kajati Dalam Kasus SPPD DPRD Morotai

Kantor DPRD Pulau Morotai

TERNATE -PM.com, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) masih menunggu arahan Kepala Kejati Malut Andi Herman dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 600 juta.

"Saat ini penyidik sudah rampungkan dokumen di pak Kejati untuk menunggu petunjuk lebih lanjut, yang intinya bahwa penyidik berpendapat dalam kasus tersebut ada kerugian negara yang belum di kembalikan, "kata Kas Penkum Kejati Malut Apris Risman Ligua kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Apris menuturkan, sekalipun nilainya tinggal sedikit namun sebagian sebesar sudah mengembalikan stengah, namun dalam kasus tersebut perbuatan melawan hukum ada indikasi, oleh karena itu proses pengumpulan data tersebut penyidik mencari alat bukti kemudian menemukan apakah kasus tersebut ada indikasi atau tidak. "Dari hasil pengumpulan data ada indikasi berpotensi merugikan keuangan negara sehingga mereka dengan kesadaran sendiri sudah banyak yang mengembalikan,"ujarnya.

Lebih lanjut kata Apris, ada yang sudah mengembalikan 100 persen, ada juga baru mengembalikan stengah dan ada yang belum sama sekali tetapi kerugian negara tinggal sedikit dalam kasus tersebut.
Sekedar diketahui, berdasarkan rekapitulasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut terhadap DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014 dan 2014-2019 menemukan adanya kejanggalan Anggaran SPPD fiktif terhadap 16 wakil rakyat. (nox/red)

Komentar

Loading...