Peradi Malut Desak Kejari Tobelo Tuntaskan Kasus Panwas Halut

Ketua Peradi Malut, Muhammad Konoras, SH.

TOBELO-PM.com, Lambatnya Kejaksaan
Negeri (Kejari) Tobelo dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi
angaran Panwas Kabupaten Halut tahun 2015, senilai Rp. 3 miliar lebih mendapat
sorotan dari Ketua Peradi Provinsi Maluku Utara (Malut), Muhammad Konoras.

Ko
Ama biasa disapa ini mempertanyakan konsistensi lembaga penegak hukum, dalam
hal ini Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Maluku Utara.

“Penanganan
kasus korupsi Dana Panwas Halut oleh Kejari Tobelo patut dipertanyakan
keseriusannya. Sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Kejaksaan,” ungkap
Muhammad Konoras pada poskomalut.com, Kamis (19/09/2019)

Kasus
ini, lanjut Konoras sudah ditangan Kejari Tobelo sejak tahun 2016 silam, tetapi
tiga tahun berlalu kasus yang diduga menelan kerugian Negara mencapai Rp. 3 miliar
lebih ini tidak ada kejelasan. Menurut Konoras, alasan Kejari menunggu hasil
audit kerugian Negara dari BPK merupakan alasan yang mengada-ngada.

“Sudah
tiga berlalu dan kasus ini tidak ada kejelasan. Kalau alasan Kejari menunggu
hasil audit BPK menurut saya alasan yang tidak logis dan terkesan Kejari Tobelo
hanya mengikuti maunya,” tuding Konoras.

Konoras
mengkhawatirkan, lambatnya Kejari dalam menyelesaikan kasus dugan tindak pidana
korupsi anggaran Panwaslu tahun 2015, tanpa ada kejelasan ke public maka tidak
menutup kemungkinan public menaruh curiga ke penyidik.

“Penanganan
kasus yang lama seperti ini tanpa ada penjelasan ke publik, maka dikhawatirkan
bisa hilang di meja penyidik. Bahkan sengaja dihilangkan,” curiga ko Ama.

Muhammad
Konoras mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk mengambil alih kasus ini
dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Tobelo.

“Tidak
ada alasan untuk jaksa menunggu hasil audit BPK, jika tidak Kejaksaan Tinggi
segera mengambil alih penyidikan atas kasus korupsi Dana Panwas tersebut.
Karena Kejari  Tobelo gagal melaksanakan
tugas penyidikannya,” desak Konoras.

Jika
BPK lambat memberikian hasil audit, maka Kejaksaan bisa menjerat BKP yang
sengaja mengahalangi kerja-kerja penyidik.

“Oleh
karena itu saya berharap Kejari Tobelo segera melakukan penyidikan dan segera
pula menetapkan tersangkanya, akhirnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halut, I Ketut
Terima Darsana pada wartawan mengatakan, kasus dugaan korupsi Panwaslu
kabupaten Halut, masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. “Kasus
tersebut menunggu hasil dari BPK,” katanya. (red)

Komentar

Loading...