Nuryadin Ahmad, Ketua Bapemperda DPRD Halteng; Saya berkeyakinan bahwa sepanjang tapal batas wilayah Halteng-Haltim belum ada kesepakatan, maka sepanjang itu RTRW kita tidak akan selesai

Persetujuan RTRW Halteng Masih Menunggu Rakor Kementerian dan Lembaga

Kaban Bappelitbangda Halteng, Salim Kamaluddin.

WEDA-PM.com, Kepala Bappelitbangda Pemkab Halmahera Tengah (Halteng), Salim Kamaluddin, menanggapi pernyataan ketua Bapemperda DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad terkait revisi RTRW yang belum mendapatkan persetujuan dari Kementrian ATR/BPN.

Salim menjelaskan, RTRW bukan belum mendapatkan persetujuan, melainkan masih menunggu rapat koordinasi antara kementrian dan lembaga terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), kawasan hutan, dan batas wilayah administratif.

Hal tersebut membuat RTRW Halteng masih tertunda dibandingkan dengan daerah lain yang muatan utama RTRW tidak terlalu strategis.

"Saya ingin jelaskan bahwa Pemkab Halteng sangat serius untuk segera menyelesaikan Perda RTRW. Hanya saja, masih ada kendala sebagaimana telah dijelaskan," ungkap Kaban Bappelitbangda, Pemkab Halteng, Salim Kamaluddin.

Sementara itu, kata dia, telah dilakukan tiga kali proses pembahasan RTRW yaitu berdasarkan prinsip penyusunan RTRW yang berpedoman pada Permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan RTRW dan persetujuan substansi, Permen ATR/BPN nomor 13 tahun 2021 tentang KKPR/SPPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang), dan Permen ATR/BPN Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Basis Data Peta untuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Menurut Salim, kebijakan pembangunan daerah, saat ini pemda masih menggunakan perda nomor 1 tahun 2012 yang secara normatif masih dapat mengakomodir kepentingan investasi dan pembangunan secara menyeluruh, mengingat adanya pedoman berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya yang berintegrasi dengan pembangunan daerah.

"Terkait pembangunan jangka panjang dalam peruntukan kawasan dan ruang dalam materi RTRW, maka proses pembangunan daerah menjadi perhatian Pemkab Halteng yang tentunya berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud," jelasnya.

Salim mengatakan, hal tersebut juga sangat tergantung pada pengambil keputusan ditingkat pusat. Sebab, kewenangan terkait izin kawasan industri berdasarkan peraturan, dan ketentuan yang berlaku inilah yang akan dibahas dalam rapat lintas sector untuk disetujui.

"Dalam kepentingan pembangunan untuk kepentingan pendapatan daerah, Pemkab Halteng sangat serius dan selalu berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kita juga dibatasi dengan beberapa ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam hal kewenangan yang juga terbatas. Misalnya, kehutanan dan pertambangan," paparnya.

Salim mengatakan, muatan strategis di atas merupakan materi yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Lintas Sektor. Oleh sebab itu, untuk PSN, kawasan hutan, dan batas wilayah perlu diputuskan oleh beberapa pihak, seperti Dinas Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, dan yang lainya.

"Terkait dengan timeline waktu penyelesaian, sedianya RTRW ini ingin diajukan di tahun 2021. Akan tetapi melihat permasalahan yang belum clear tersebut, kami perlu membahasnya kembali bersama instansi terkait agar dapat diputuskan keputusan final sebelum masuk di dalam RTRW," ucapnya.

"Arahan dari Kementerian ATR, memang hal-hal yang belum clear di dalam 7 materi muatan strategis diminta untuk menuntaskan terlebih dahulu sebelum masuk dalam loket Persub," sambung Salim.

Salim menyatakan, apabila materi sudah masuk dalam loket loket persetujuan substansi atau Persub, daerah hanya diberikan waktu singkat untuk perbaikan.

"Supaya materi lebih matang, maka 7 muatan strategis tersebut diminta untuk diclearkan lebih dahulu. Setelah masuk di loket persub dan studio peta, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan rapat lintas sektor,"jelasnya.

Setelah rapat lanjut Salim, pemda hanya diberikan waktu kurang dari 20 hari untuk perbaikan. Baru setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Dari penerbitan surat tersebut, daerah diberikan waktu 60 hari untuk penetapan perda. "Jika lebih dari 2 bulan, akan ditambah 1 bulan lagi. Dalam kurun waktu 60 hari tersebut tahap yang perlu dilalui adalah persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD, dan evaluasi Gubernur," ungkap mantan Kadishub ini.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad kembali angkat bicara. Nuryadin berkeyakinan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah tidak akan selesai sepanjang batas wilayah Halteng-Haltim belum tuntas.

Untuk itu, Pemkab Halteng harus mengambil langka taktis meyakinkan pemerintah pusat (Pempus) terkait sejumlah syarat yang belum terpenuhi dalam revisi RTRW Halteng. Salah satunya adalah tapal batas Halteng dan Haltim.

Nuryadin menyatakan, secara hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 84 tahun 2018 sudah menegaskan batas administrasi wilayah Halteng secara defenitif yang secara sepihak Permendagri tersebut telah mencaplok wilayah Halteng kurang lebih 2000 hektar.

Sementara dalam ranperda RTRW Halteng masih menggunakan batas Halteng-Haltim yang masih bersifat Indikatif sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah.

"Ini persoalan sangat krusial yang harus diseriusi, karena tata batas wilayah administrasi pemerintahan adalah syarat mutlak dalam penyusunan RTRW," kata Nuryadin Ahmad.

"Saya berkeyakinan bahwa sepanjang tapal batas wilayah Halteng Haltim belum ada kesepakatan, maka sepanjang itu RTRW kita tidak akan selesai," sambung mantan ketua DPRD ini.

Nuryadin menegaskan, di akhir tahun masa pemerintahan bupati Edi Langkara dan Wabup Abdul Rahim Odeyani, masalah RTRW harus diselesaikan, terutama batas wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

"Saran saya kepada Pemda Halteng kalau kita tidak setuju dengan Permendagri 84, Pemda harus menghadap Kemendagri untuk memprotes Kepmen tersebut," tandasnya.

Permendagri tersebut menurut Nuryadin, sangat merugikan Halmahera Tengah. Akan tetapi kalau tidak ada langka strategis lainya, maka harus menerima fakta hukum.

"Jadi, soal tapal batas ini penting diseriusi, termasuk juga dengan wacana pencaplokan pulau Sain oleh Pemerintah Raja Ampat," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

"Saya sampaikan ini penting karena RTRW ini adalah identitas wilayah kita sehingga pemda harus membela dan mempertahankan itu semua," pungkasnya.

Komentar

Loading...