Pilkada Malut Di Tengah Pandemi Beresiko Timbulkan Klaster Baru Covid-19

TERNATE- PM.com, Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di tengah wabah, yang tentu melibatkan kontak antara orang-orang, dan berisiko menularkan virus. Hal ini mendapatkan banyak respon dari masyarakat maupun akademisi dan praktisi politik Malut.

Suyatno Kahar, selaku Akademisi dan Praktisi Politik kepada poskomalut.com Sabtu (6/6/20) mengatakan, kalau misalnya Covid-19 terus berjalan atau terus meningkat sampai pada saat pemilihan maka, Ia menyarankan pada penyelengara, pemerintah dan semua stakeholder agar pemilihan ditunda dulu. Kalaupun itu sudah ditetapkan maka resikonya harus ditanggung pemerintah atau pihak penyelengara.

"Kalau memang sudah ditetapkan maka penyelenggara, pemerintah dan Satakeholder lainya harus konsisten, baik dalam menjalankan protap kesehatan maupun hak-hal teknis dalam melindungi masyarakat dari dampak Covid-19," tegas dosen asal UMMU tersebut.

Apalagi Pilkada ini mengundang masyarakat untuk berkumpul berinteraksi sehinga jangan sampai lupa akan Covid-19. "Dalam Pilkada masyarakat akan lebih tergiur dengan permainan politik akhirnya lupa dengan kondisi Covid-19, maka ini sangat berbahaya. "Misalnya terjadi moneypolitik, sehinga terjadinya kontak secara langsung ini sangat menghawatirkan," paparnya.

Menurutnya, yang dikhawatirkan itu situasi Covid-19 masih tetap sama atau pun belum berkurang maka yang jelas konstalasi Covid-19 ini akan mempengaruhi anggaran penyelengara, misalnya hal-hal tekhnis yang harus disiapkan oleh KPU terkait dengan logistik maupun persiapan saat pencoblosan. Misalnya, KPU harus menyediakan paku per orangnya ketika mau melakukan pencoblosan, ini yang membuat pemborosan angaran.

Kalau Covid-19 seperti biasanya bahkan pemerintah tidak bisa atasi maka panwas, bawaslu dan KPU itu harus kerja keras dalam rangka menyiapkan hal-hal teknis menyangkut dengan mobilitas masa terhadap dampak dari Covid-19.

"Jadi pemerintah atau stakeholder harus berfikir dampak sosial dalam Pilkada dimasa pandemi Covid-19 maka dari itu pemerintah atau pihak penyelenggara harus bekerja keras dalam mengatur aktifitas Sosial dalam tahap pilkada," ujarnya.

Suyatno menambahkan, pada saat kampanye itu mengundang banyak masa untuk berkumpul, namun pada saat ini masyarakat dilarang untuk berkumpul atau menjauh dari kerumunan. Jadi pertanyaanya apakah kampanya melalui online itu efektif atau tidak? Ataukah proses kampanye itu akan dirubah, kalau misalnya kondisi Covid-19 masih berlangsung misalnya kebijakan penyelengara agar tidak adanya kampanye dan apabila proses kampanye itu diubah maka efektif atau tidak proses demokrasi ini.

"Proses demokrasi itu harus dilakukan kampanye secara langsung itu lebih baik. Maka dari itu dirinya menuturkan kalau ini betul-betul dilanjutkan Pilkada di Masa pandemi maka penyelengara mampu atau tidak menanganai pilkada tahun ini," ujar Suyatno.

Lanjutnya, ada beberapa orang yang mengatakan, Pilkada ini tidak bisa ditunda atau Jemaah Haji bisa ditunda itu sesuatu yang berbeda, namun dirinya menuturkan itu adalah sesuatu pemikiran yang keliru karena konteksnya sama yakni proses pelibatan sosial, sehingga kebijakan publik itu mengiring atau membagkitkan aktifitas sosial masyarakat.

Meskipun saat ini, Kata Suyatno pemerintah sudah tetapkan New Normal yang memperbiasakan masyarakat untuk hidup lebih disiplin. namun disisi lain sebagian masyarakat Malut menganggap Covid-19 sesuatu hal yang biasa. ini akan berdampak lebih parah kalau penyelengara tidak melakukan dengan baik saat tahapan pilkada sampai dengan hari pencoblosan.

Disisi lain Suyatno mengharapkan, agar pada bulan Desember nanti Covid-19 sudah berakhir terutama di Malut, sehingga Demokrasi politik berjalan sesuai dengan kita inginkan tampa menimbulkan korban jiwa. (Ris/red)

Komentar

Loading...