TERNATE-PM.com, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ternat, Muhajirin Baylusi mengatakan masyarakat Kota Ternate harus diberikan pendidikan politik yang baik menjelang putusan Mahkama Konstitusi (MK) RI pada sangkate Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ternate periode 2021-2024 yang jatuh pada Senin (22/3/2021) nanti. Lantaran semua keputusan ini berada di MK

“Jadi nanti dilihat keputusan MK A atau B, X/L itu mereka. Sehingga tak boleh ada presepsi diluar bahwa telah ditemukan adanya bukti dilakukan coblos surat suara melebihi satu kali, maka aka ada petanyaan tambahan siapa yang coblos dua kali, di TPS berapa dan kapan dia mencoblosnya,”kata Muhajirin Baylusi kepada sejumlah wartawan, Senin (15/3/2021)

Menurut Ketua Tim Pemenang Paslon Tauhid-Jasri Usman (Tulus), harus ada pertanyaan terkait dengan bukti-bukti coblos melebihi dua kali yang di akui pihak sebelah, karena jangan sampai pihak sebelah lah yang memberikan ke saksian buktinya punya orang.

“Artinya begini jangan bukti itu orangnya yang lakukan peencoblosan dua kali di TPA kemuadian hari ini dibawa bersaksi di MK, karena kami (Tulus) itu sangat tenang dan tak masalah, karena hal putusan bagi kami hal berikut,”ujarnya

Lanjutnya, jika putusan pihak MK itu tokal atau putusnya PSU bagi pihaknya tak masalah, meski itu kemungkinan terburuk tetap PSU dan sangat siap.jelasnya

Disisi lain tim hukum Paslon MHB-Gas, Muhammad Konoras mengatakan jelang pembacaan putusan sengketa Pilkada Kota Ternate oleh MK, pihaknya sangat optimis pelaksanaan Pilkada Kota Ternate akan terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Konoras mengatakan optimismenya akan terjadi PSU tentunya sangat berasalan. Hal ini tentunya dapat dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan.Dimana,dari 43 TPS yang disalibkan oleh pihaknya selaku pemohon, sekitar 26 TPS yang dipastikan bakal dilakukan PSU. Ini mengingat dari fakta persidangan baik keterangan saksi maupun ahli termohon dan pemohon saling bersesuaian satu sama lain.

Misalnya di sejumlah TPS di Makassar Timur, ada salah satu pemilih perempuan yang mencoblos lebih dari satu kali, kemudian anak dibawah umur, pemilih yang berstatus tahanan yang ikut mencoblos, hingga pengerahan pemilih untuk mencoblos.

Menurut Konoros, dari 26 TPS yang hampir sebagian besar terletak di Makasar Timur itu,jika diakomulasikan, dalam bentuk suara mencapai 5 ribu lebih.Olehnya itu,pihaknya juga punya keyakinan besar PSU juga akan terwujud.Akan tetapi,ini tentunya dikembalikan ke MK untuk diputuskan.

Sebagai kuasa hukum yang juga berprofesi sebagai ketua Peradi Kota Ternate ini, menurut dia, bagi kalangan masyarakay yang bukan berprofesi pengacara tentunya tidak bisa membaca fakta-fakta persidangan. sebab, untuk penilaian tentunya ada beberapa indikator.Ada fakta yang berdiri sendiri, dalam artian misalnya satu saksi bukan saksi. Kalaupun tiga saksi misalnya yang memberikan keterangan, keteranganya berdiri sendiri dalam artian nilainya tetap satu. Contoh kasus ada salah satu pemilih perempuan yang mencoblos lebih dari satu kali

Dia turut menyoroti adanya pernyataan yang muncul ke publik yang menyatakan agar masyarakat tidak terprovokasi karena tidak ada PSU. Pernyataan tersebut tentunya juga dinilai profokatif, sebab semua pihak mempunyai keyakinan masing-masing. Selain itu, fakta dipersidangan juga begitu nampak ada pelanggaran Pilkada yang luput dari pengawasan penyelenggara.

"Siapapun yang menang nantinya tidak menjadi masalah. Karena ini bagian dari hak demokrasi. Tapi kami optimis dari fakta persidangan, merujuk pada peraturan MK apabila terjadi pelanggaran disalah satu TPS maka dilakukan PSU,"tegasnya.

Konoras turut mengkritisi saksi ahli yang hadirkan oleh pemohon terkait adanya kecurangan mulai dari tingkat KPPS yang dinilai tidak logis. Menurutnya,pernyataan yang demikian merupakan pernyataan yang tidak berbobot dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.(Tal/red)