Demo Tolak RUU Omnibus Law Diwarnai Saling Dorong antara PMII Kota Ternate dengan Satpol PP

Aksi PMII Kota Ternate di depan Kantor Walikota Ternate di warnai dengan saling dorong antara Satpol PP.

TERNATE- PM.com, Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ternate melakukan Aksi penolakan RUU
Omnibus Law yang tidak berpihak pada Masyarakat Indonesia. Aksi  digelar Kamis (27/20/2020) sekitar pukul 10:00
WIT  itu dimulai pada beberapa titik
yakni dari RRI, Kantor Walikota dan berakhir di DPRD.

Aksi yang  berlangsung
di depan kantor walikota Ternate terjadi saling dorong  antara massa dan petugas Satpo PP yang
berusaha untuk menghalangi massa aksi saat hendak menyampaikan tuntutan.

Massa dan Satpol PP saling Dorong di depan Kantor Walikota Ternate

Kordinator Aksi Iwan Silim dalam orasinya, menyampaikan, Omnibus
Law merupakan suatu pengembangan regulasi dalam undang-undang diantara RRU
cipta lapangan kerja yakni penyederhaan perijinan, persyaratan yang mempermudah
investasi, hilangnya jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan penghilangan sangsi
bagi pengusaha dan investor asing yang bersalah demi proyek pemerintah dan
kawasan ekonomi.

"RUU Omnibus Law menjadi suatu payung hukum yang
memberi perluasan dan kebebasan bagi investor asing untuk mengeksploitasi
seluruh sumber daya alam Indonesia khusunya Maluku Utara, dalam RRU Omnibus Law
menimbulkan berbagai macam pasal-pasal yang kontradiksi dan penghapusan
pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap mempermudah ruang gerak investor
asing," teriaknya.

Ia memaparkan, sangat  berbahayanya apa bila RUU ini di sahkan oleh Pemerintah
Indonesia. Bahkan yang lebih tragisnya RUU ini dapat menjadi pemicu terjadinya
penjajahan gaya baru yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tentunya ini harus
 menjadi perhatian serius, bukan hanya
mahasiswa tetapi seluruh elemen masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat
Maluku Utara.

"Sebab kemiskinan, kemelaratan dan kesengsaraan bukan
takdir Illahi, Tuhan semesta alam telah memberikan kita karunia yang melimpah,
tetapi hal tersebut akan menjadi percuma apabila karunia itu hanya dikuasai segelintir
orang-orang yang bermodal dan rakus tampa menghiraukan nasib masyarakat,” tukasnya.

“ Inilah mengapa RUU Omnibus Law bisah menjadi salah satu
cara penguasa untuk  menguasai kekayaan
alam Indonesia tampa memikirkan nasib dan kesejarhateraan masyarakat Indonesia
secara keseluruhan,” lanjut Iwan.

Massa yang mendesak bertemu Walikota Ternate untuk menyampaikan
tuntutan terkait penolkan RUU Omnibus Law diantaranya, menolak RUU Omnibus Law
sebagai payung hukum Negara, menolak RUU Omnibus Law Terhadap reformasi agrarian,
menolak RUU Omnibus Law dan kembalikan wewenag IUP kepada derah, menolak RUU
Omnibus Law terhadap perampasan lahan masyarakat.  Akan tetapi permintaan itu tidak diindahkan
pihak Satpol PP, akhirnya  saling dorong
pun terjadi lagi,namun dapat dilerai pihak kepolisianl.

Iwan yang ditemui usai aksi menjelaskan, Penolakan RRU yang tidak berpihak pada rakyat dan melawan oligarki yang  pro pemodal asing adalah sautau  sikap sadar dan kritis. Pasalnya Omnibus Law akan menjadi karpet merah bagi  oligarki  apa bila disahkan sebagai Undang-undang. (Ris/red)

Komentar

Loading...