PN dan BPN Ternate Cocokkan Batas Tiga Objek Sangketa Lahan yang Bakal Dieksekusi

Tim dari PN dan BPN Ternate saat pencocokan batas lahan yang bakal dieksekusi.

TERNATE-pm.com, Pengadilan Negeri (PN) Ternate bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate, melakukan konstatering atau pencocokan batas-batas tanah sengketa Tiga lokasi baik di Kelurahan Salero maupun di Kelurahan Tarau, Ternate Utara, Selasa (23/5/2023)

Konstatering yang dilakukan PN dan BPN Ternate tersebut berdasarkan dengan penetapan nomor: 12/Pen/Pdt/Constatering/2023/ PN Tte Jo. Nomor: 200 K/Pdt/2013 Jo. Nomor: 8/PDT/2012/PT. MALUT Jo. 16/Pdt.G/2011/PN Tte yang ditandatangani oleh ketua PN Ternate, Rommel Franciskus Tampublon tertanggal 23 Mei 2023.

Tiga rumah yang menjadi objek untuk dilakukan konstatering tersebut, dua lokasi berada di Salero dengan pemilik atas nama Hj Masturra Habibu selaku termohon eksekusi I dan Hj. Zulaiha selaku ternohon eksekusi II serta satu lokasi di Tarau atas nama Muhlis Kader selaku termohon eksekusi III.

Humas PN Ternate, Kadar Noh dikonfrimasi mengatakan, konstatering yang dilakukan ini untuk mencocokan objek yang akan dieksekusi.

“Konstatering ini untuk memastikan besar dan luas serta letak lokasi yang akan dieksekusi,” ungkapnya.

Pencocokan itu kata Kadar, selain dari PN Ternate, juga melibatkan pihak BPN dan aparat keamanan termasuk dari Polri.

“Pertanahan ini kami libatkan untuk melihat lokasi tanah yang bersertivikat,” akunya.

Terpisah, Penasihat Hukum (PH) pemohon eksekusi, Ishak Raja saat dikonfirmasi di lokasi menyatakan, konstatering yang dilakukan PN Ternate ini, karena telah ada aanmaning beberapa kali di PN Ternate, dan tidak ada tindaklanjut dari pihak termohon kasasi.

“Karena aanmaning tidak ditindaklanjuti maka dilakukan penetapan konstatering untuk menentukan objek sita jaminan yang dilakukan PN Ternate,” ungkap Ishak.

Ishak menjelaskan, masalah pada objek I, II dan III yang dilakukan ini karena masalah utang piutang antara Hj. Zulaiha, Hj Masturra Habibu dan Muhlis Kader.

“Terkait utang piutang ini sejak awal sudah dikakukan mediasi oleh PN Ternate namun tidak ada kesepakatan damai untuk diselesaikan secara baik-baik sehingga ada putusan berkekuatan hukum tetap dan dilanjutkan dengan aanmaning dan juga belum memeliki kepastian,” katanya.

Utang piutan ini kata Ishak, terjadi sejak tahun 2009 dengan nilai yang bervariasi, dimana untuk termohon I dan II kurang lebih Rp200 juta sementara untuk termohon III senilai kurang lebih Rp50 juta.

“Sesuai dengan putusan, ditambah dengan bunga yang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) ditambah dengan Enam persen pertahun,” katanya.

Bunga Enam persen untuk termohon eksekusi ternohon I dan II lanjut Ishak, kurang lebih sebilai Rp280 juta sementara untuk termohon III, harus membayar Rp80 juta yang harus diselesaikan.

Sementara itu PH termohon, Ahmad Hamzah saat mengatakan, saku PH pihaknya akan mengambil langkah-langkah pendekatan secara kekeluargaan dan jika masih tidak berhasil maka akan ada perlawanan atas aksekusi tersebut.

“Perlawanan eksekusi ini karena objek yang di Salero memiliki ahli waris lain yang tidak dilibatkan dalam perkara yang dimana mereka bersedia untuk membayar hutang almarhum yang tercantum dalam putusan, langkah-langkah itu jug akan diajukan ke pengadilan dan akan menununggu apapun hasilnya nanti,” katanya.

Untuk lokasi III kata Ahmad, objek yang ada tersebut melebihi dari nilai hutang seperti yang tercantum dalam putusan sebilai Rp50 juta.

“Dari hasil yang kita lihat, lokasinya lebih besar dari nilai hutang sehingga harta-harta yang kemungkinan busa ditukar sesuai dengan nilai hutangnya,” tuturnya.

Perlawanan eksekusi kata dia, akan diajukan paling cepat hari ini dan paling lambat besok akan dimasukan ke PN.

“Apapun pertimbangannya, itu nanti ketua PN yang mempertimbangkannya,” pungkasnya.

Komentar

Loading...