TERNATE-pm.com, Jajaran anggota Polda Maluku Utara (Malut) diingatkan menjaga integritas, profesionalisme, netralitas dan tidak terlibat politik praktis jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Bambang Suharyono mengatakan, netralitas anggota sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 13 huruf a, b, c, yang mengatur tentang tugas pokok Polri dan pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang netralitas Polri.

Selain itu kata Bambang, netralitas Polri juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi.

"Dalam Perpol tersebut, khususnya Pasal 4 huruf H dan Pasal 9 huruf D, E, dan F, sangat jelas dinyatakan bahwa anggota Polri harus menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis," jelas Bambang Suharyono, Selasa (11/6/2024).

Bambang menegaskan, anggota jajaran Polda Malut harus mematuhi ketentuan berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Karena, netralitas ini tidak hanya berlaku dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Namun, selalu melekat pada anggota selama bertugas di lapangan mulai tahapan Pilkada.

"Anggota yang diketahui terlibat dalam politik praktis pada Pilkada, maka sanksi tegas akan dikenakan tanpa alasan apapun," pungkasnya.