poskomalut.com
baner header

Polda Malut Sudah Antisipasi Kamtibmas Hadap Pilkada

TERNATE-PM.com, Polda Maluku Utara (Malut) beserta jajajarnya dalam menghadapi Pilkada serentak di Kabupaten/Kota terkait gangguan keamana dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) telah diantisipasi.

Antisipasi terkait gelombang demontrasi atau unjuk rasa para simpatisan atau pendukung bakal calon seperti terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) maupun di Kabupaten/kota lain selalu dipantau.

Kapolda Malut Irjen Pol. Rikwanto melalui Kabid Humas AKBP Adip Rojikan mengatakan, Pilkada itu banyak konfilik intrest adanya beberapa bakal calon yang mencul dibeberapa tempat mempunyai simpatisan dan pendukung. Sudah tentu memicul perbedaan pendapat maupun pelihan. “ Polda Malut menghimbau silakan menyampaikan pendapat namun sesuai aturan yang berlaku” ujar Adip diruang kerjanya, Senin (14/9).
Adip menegaskan, untuk perusuh dalam demontrasi tentu dipantau oleh anggota dilapangan. Anggota akan melihat sebab akibat gangguan situasi kamtimbas terjadi diwilayah itu yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada.
“ Ketika sudah mendapat actor provokator tentu langsung diproses hukum yang menggerak masa sehingga menyebababkan situasi kamtimbas tidak kondusif” tegasnya. Menurut Adip, proses pengaman dalam tahapan pilkada ini telah diatur sedemikan rupa dengan kekuatan spertiga dan dua pertiga kekuatan. Jika itu belum mencukupi menghadapi kerawanan dilapangan akan diturunkan personil lebih banyak. Sebab kepolisian dan TNI tidak mau kecolongan dilapangan bahkan jika situasi tidak kondusif personil akan dipersenjati lengkap.
Adip menambahkan, apalagi masih terdapat pendemi covid-19. Tentunya patut diwaspadai karena virus ini tidak kasat mata dan mematikan. Karena itu adanya atauran perwali atau peraturan pemerintah, Instruksi Presiden, terbaru adalah peraturan pengendalian dan pencegahan covid-19 ditengah kondisi pilkada Tahun 2020.
“ Ketika TNI-Polri ditambah Satpol PP dilapangan sudah melakukan langkah antisipasi dan masyarakat tidak mengekuti himbuan maka petugas dapat memproses tindakan masyarakat yang tidak menaati peraturan yang ada. Bisa juga dipidanakan jika dikenakan hukuman lebih tinggi karena tidak mengiindahkan aturan yang ada” tandas Kabid Humas. (Nox/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: