poskomalut.com
baner header

Politik Dagang Sapi di Halut Dinilai Merusak Citra Pilkada

TOBELO-PM.com, Eskalasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dalam tahapan lobi SK Rekomendasi Partai Politik merubah wajah citra politik.

Hal ini, setelah pola komunikasi Parpol dengan Calon kepala daerah yang lebih tertutup. Pasalnya, lobi partai yang digiring ke komunikasi tertutup, hampir terjadi kontraproduktif dengan tahapan awal dalam penjaringan bakal calon Bupati, dan Wakil Bupati. Betapa tidak, dalam tahapan awal penjaringan Parpol menyampaikan argumentasi, wawancara dan penelusuran visi misi melalui rekrutmen calon Kada ditekankan pada Integritas dan kemampuan intelektual mengelola Pemerintahan daerah. Namun diujung waktu para calon Kada ini, Parpol menggiring dengan pola komunikasi yang lebih tertutup.

“Ketika cara mendapatkan rekomendasi partai itu berlangsung berbelit belit, harus melalui lobi lobi maka seakan akan partai ini sebagai politik dagang sapi, khusus di Halut,” Jelas Pengamat Politik Dr. Aji Deni, Senin (13/07).

Doktor Ilmu Politik sekaligus Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu, menilai eskalasi lobi lobi SK Rekomendasi model BI KWK Parpol sebagai syarat pencalonan pada Pilkada Halut didepan mata itu, disinyalir ada praktek mahar politik pada perebutan Parpol. Hal itu, terlihat ada pola komunikasi lebih tertutup yang digiring oleh Parpol kepada Cakada yang menanti SK Parpol.

Menurut ia, diawal rekrutmen calon kepala daerah yang seharusnya menguji integritas dan kemampuan intelektual mengelola pemerintahan daerah, namun diujung waktu para calon kada ini digiring untuk mendapatkan parpol dengan pola komunikasi Politik yang lebih tertutup.

“Ini hampir kontraproduktif dengan tahapan awal dalam penyampaian argumentasi, wawancara dan penelusuran visi misi melalui rekrutmen calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh parpol,” Tuturnya.

Lanjut ia, Jika komunikasi yang lebih tertutup, maka disinyalir bakal terjadi mahar politik dalam upaya lobi lobi Parpol. Pasalnya, Mahar politik dalam undang-undang sudah tidak ada, karena formalnya sudah di hapus, bahkan sudah diharamkan dalam praktek rekrutmen calon kada. Mahar politik sudah diharamkan tetapi apakah publik dapat mempercayai hal ini? Idealnya parpol menjelaskan ke publik mengapa pilihan itu jatuh ke calon pasangan kada ini? Apa pertimbangannya, harus jelaskan ke publik? Isi penjelasannya harus mencerminkan nilai demokrasi, kualitas, kemampuan dan integritas calon kada yang diusung.

“Tapi yang terjadi saat ini adalah tidak ada ruang debat yang fair, ruang dialog yang terbuka antara partai politik dengan masyarakat, hal inilah pola komunikasi tertutup yang membuat mahar politik itu bisa terjadi,” Jelasnya.

Lebih lanjut seperti yang terjadi di Halut para Calon Kada ini, seolah olah menutup ruang komunikasi yang terbuka antara Parpol dan masyarakat dalam menjelaskan rekrutmen Cakada. Contohnya, saat beberapa SK rekomendasi Parpol seperti Golkar, PKPI, Hanura, dan Demokrat, dan Nasdem, PKB, serta PDIP dan beberapa partai lainnya terlihat komunikasi politiknya sangat tertutup. Tipe keanggotaan partai politik di Indonesia pada umumnya tipenya massa mengambang atau floatting masa. Artinya masyarakat tidak diberi ruang politik yang memadai dalam menggiring partai untuk memilih calon kada yang tepat. ” Ini artinya penolakan terhadap money politik dalam demokrasi tidak hanya dimulai saat pemungutan suara tetapi juga sejak tahapan rekrutmen calon kada dimulai,” cetusnya.

Lanjut ia, Publik pastinya mengharapkan apakah tidak ada transaksi politik saat Cakada mendapatkan SK rekomendasi Parpol. Hal itu, Publik membutuhkan kejujuran dari lobi lobi partai melalui penjaringan itu, harus ada keterbukaan dalam komunikasi Politik. “Demikian pula publik mengharapkan kejujuran calon kada bahwa apakah tidak ada ada transaksi politik dalam mendapatkan rekomendasi parpol?,” Akhirinya.(mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: