Praktisi Hukum Desak Kejati Malut Telusuri Proses Lelang Proyek Ibu-Kedi

Ilustrasi. detik.com.

SOFIFI-pm.com, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Maluku Utara, Bahtiar Husni mendesak Kejaksaan Tinggi mengusut dugaan gratifikasi proyek jalan jembatan ruas Ibu-Kedi.

Pasalnya, dalam proses tender paket proyek dengan nilai Rp29,5 miliar yang dimenangkan perusahaan milik M. Gifari Bopeng, PT Nusantara Gemilang (HNG) terindikasi adanya persekongkolan atau penyalahgunaan kewenangan.

Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara harus menginvestigasi masalah tersebut, sehingga ditemukan data dalam proses tender yang diduga kuat ada suap untuk penetapan pemenang.

Bahtiar menilai, Kejati Malut bisa menjadikan sanggahan yang dilayangkan PT Pancona Katarabumi sebagai rujukan untuk proses penulusuran lebih lanjut tanpa harus menunggu laporan resmi.

"Kejati Malut harus merespon masalah ini, agar jangan lagi ada indikasi permainan proyek," katanya, kepada media ini, Kamis (8/11/2022) di Ternate.

Lanjutnya, dalam mengungkap dugaan gratifikasi, Kejati Malut harus memanggil Kepala BPBJ, Kadri La Ice dan Ketua Pokja VI, Jusman Dumade, serta memeriksan seluruh dokumen yang dibutuhkan apakah sesuai dengan tahapan lelang atau tidak.

"Kalau pun tidak sesuai, ada indikasi gratifikasi, maka Kejati harus menindak tegas," cetusnya.

Senada, Praktisi Hukum, Abdulah Ismail mengungkapkan, dalam proses tender proyek dengan nilai yang fantastis Pokja sudah sering terlibat dalam permainan pemenang tender.

"Dalam evaluasi teknis ada dokumen yang diperiksa. Kalau ada dokumen yang tidak memenuhi syarat, dengan sendirinya pemenang tender saat ini bisa dibatalkan. PPK yang menangani pekerjaan ini dapat membatalkan pemenang tender," tandasnya.

Ia menuturkan, setelah proses lelang, tahapan selanjutnya menjadi kewenangan PPK. Untuk itu, kata dia, pemenang tender saat ini bisa dibatalkan sebelum penandatangan kontrak.

"Apalagi ada sanggahan. PPK harus melihat ini sebagai satu masalah yang serius. Mereka harus berhati-hati, karena akhir-akhir ini Pokja dan PPK sering terlibat dalam kasus korupsi, dengan masalah yang sama seperti ini," pungkasnya.

Komentar

Loading...