Praktisi Hukum Soroti Lambatnya Dugaan Pemalsuan Tandatangan di Taliabu

ilustrasi tandtangan palsu

TALIABU-PM.com, Praktisi hukum, Mustakim La Dee menyoroti lambatnya penanganan kasus dugaan pemalsuan tandatangan atas anggaran pengelolaan PAUD Desa Loseng yang di lakukan oleh Kepala Desa Loseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Harnono La Yai.

"Untuk masalah
dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Loseng. Penyidik
tidak perlu menunggu hasil audit Inspektorat, karena dugaan pemalsuan tanda
tangan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara terhadap penyalagunaan DD
itu merupakan tindak pidana yang berbeda, dimana Dugaan Pemalsuan merupakan
Peristiwa Pidana Umum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP,"
katanya.

Dalam pasat
tersebut, menyebutkan, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat,
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu
perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan
surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan
surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

"Bahwa jika
tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam unsur delik Pasal 263 ayat (1) KUHP
yang mana telah memenuhi unsur delik suatu peristiwa pidana, tidak memerlukan
Audit Inspektorat jika para pihak atau orang yang merasa dirugikan atas dugaan pemalsuan
tanda tangan yang orang tersebut tidak pernah merasa melakukan tindakan hukum
penandatanganan dokumen dimaksud," jelasnya.

Menurutnya, jika
pengelola PAUD tidak sama sekali malakukan penandatanganan atas dokumen
dimaksud maka terjadilah penyalahgunaan atas dokumen tersebut, sehingga pihak
penyidik harus melakukan pemeriksaan kepada pihak yang menimbulkan hak atas
dokumen itu untuk di periksa dan tandatangan dimaksud.

"Dugaan
pemalsun tanda tanggan Pengelola PAUD itu di duga dilakukan oleh Kades Loseng
dengan telah cukup dua alat bukti oleh Penyidik Polres Kepsul, dimana dua alat
bukti bisa keterangan saksi Pelapor di tambah dengan Bukti Petunjuk atas hasil
Forensik maka suda sepatutnya penyidik menetapkan tersangka terhadap Kades
Loseng dengan dugaan Pemalsuan Tanda tangan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP,"ujarnya.

Pihaknya juga
menjelaskan, apabila tindakan pemalsuan itu menyebabkan kerugian Negara atas
Penyalagunaan DD yang bersangkutan bisa dijerat dengn tindak pidana kusus
dengan mengunakan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dalam peristiwa pidana tersbut terjadi dua peristiwa pidana, yakni pidana umum dan peristiwa pidan khusus, peristiwa pidana kusus harus terlebih dahulu dilakukan nya Audit oleh Inspektorat, jika adanya terdapat dugaan kerugian negara, dari rangkaian peristiwa hukum tersebut setidaknya Pihak penyidik telah menetap tersangka atas tindak pidana awal dalam dugaan pemalsuan tanda tangan," tutupnya.  (Cal/red)

Komentar

Loading...