poskomalut.com
baner header

Proyek Jalan Lingkar Obi Terindikasi Terjadi Pidana Penyuapan

Konoras: Tak Sekedar Ditangguhkan, Tapi Dibatalkan dan Dilidik

TENATE-PM.com, Praktisi hukum Provinsi Maluku Utara, Muhamad Konoras SH, kembali menanggapi terkait penghentian sementara proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Konoras menilai, penghentian pekerjaan proyek jalan lingkar Pulau Obi oleh Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara, dapat dipastikan terjadi indikasi tindak pidana korupsi. Paling tidak, ada indikasi tindak pidana korupsi penyuapan.

“Sebab, proyek tersebut belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun sejumlah izin dan dokumen teknis lainnya, namun tetap dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor pemenang tender. Uniknya lagi, proyek jalan lingkar Pulau Obi belum memiliki AMDAL tetapi Bupati Halsel, Usman Sidik, sudah memulai atau meresmikan pekerjaan tersebut ditandai dengan pengguntingan pita,” ujar Konoras, kepada poskomalut.com, Selasa (7/9/2021).

Semestinya, kata Konoras, bupati melalui Kadis PUPR atau Badan Lingkungan Hidup wajib memeriksa semua dokumen terkait perencanaan studi AMDAL yang meliputi Kerangka Acuan Analisa (KAA), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan dan Rencana Penataan Lingkungan (RPL) versi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 27 tahun 1999, tentang analisa mengenai dampak lingkungan yang meliputi fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi dan sosial budaya. Hal ini penting karena AMDAL merupakan salah satu syarat perizinan, dimana pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil study AMDAL tersebut.

“Oleh karena itu menurut hemat saya pelaksanaan proyek jalan lingkar Pulau Obi ini tidak sekedar ditangguhkan, tetapi harus dibatalkan dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah melanggar UU lingkungan hidup,” tegasnya.

Sebelumnya, pekerjaan proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, dihentikan BPJN Provinsi Maluku Utara, yang sebelumnya bersekukuh tetap melanjutkan pekerjaan pada proyek tersebut.

Penghentian sementara pekerjaan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, dilakukan pihak BPJN setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Malut, Senin (6/9/2021).

“Pihak BPJN Malut mengikuti saran dari DLH Malut sehingga untuk sementara mereka (BPJN) hentikan pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi, dan telah ada kesepakatan-kesepakatan. Mereka juga akan penuhi semua,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, Fachrudin Tukuboya.

Kesediaan BPJN Provinsi Malut, tersebut diambil setelah Kepala BPJN Provinsi Malut, Gunadi Antaraiksa, beserta beberapa stafnya bertandang ke Kantor DLH Provinsi Maluku Utara, untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Obi.

“Kami kedatangan tamu dari Kepala Balai BPJN Provinsi Maluku Utara, Gunadi Antariksa, untuk menyelesaikan persyaratan dokumen AMDAL atas pelaksanaan jalan lingkar Pulau Obi,”katanya.

Fachrudin membenarkan pertemuan tersebut dihadiri langsung Kepala PBJN Malut bersama sejumlah staf. Pihak BPJN bersedia secepatnya mengusulkan dokumen AMDAL melalui PTSP.

Pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, dikerjakan pihak BPJN atas usulan Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba, dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp35.670.761.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu). (Bar-iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: