HPMPG Desak IUP Dicabut

Pulau Fau, Gebe, Halteng Terancam Dieksploitasi PT ANP

Pulau Fau, Gebe, Halmahera Tengah.

WEDA-pm.com, Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe (HPMPG)-Maluku Utara sesalkan kebijakan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyetujui Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Niaga Prima yang bakal beroperasi di pulau Fau.

"Saya melihat kondisi PT Aneka Niaga Prima yang akan operasi di pulau Fau, Gebe ini akan merusak bioota laut dan mengganggu aktivitas mata pencaharian masyarakat perikanan," ujar, Ketua HPMPG, Rahwandi Hi. Husen, Selasa (16/5/2023).

Rahwandi menjelaskan bahwa Fau merupakan satu pulau kecil dan memiliki laut yang sangat jernih dan berjarak hanya sekitar 456 meter dari Pulau Gebe.

"Jika PT Aneka Niaga Prima Paksa beroperasi maka, imbasya akan terkena di Tiga desa yaitu di Pulau Fau. Yaini Desa Yam, Kacepi dan Kapalewo,”jarnya.

Lanjut Sekertaris HPMPG-Mu, Hudri Muhammad menambahkan, Pemda Halmahera Tengah harus lebih serius menangapi IUP PT Aneka Niaga Prima di Pulau Fau. Karena, kata dia, Pulau Fau merupakan salah tempat yang melindungi Pulau Gebe saat musim Angin Utara (Moro Sawi). Biasanya saat musim Moro Sawi yang datang pada awal Agustu sampai November, para nelayan di Pulau Gebe berlindung di Pulau Fau.

Menurut dia, jika perusahaan tersebut berani mengeksploitasi maka, masyarakat Pulau Gebe akan kehilangan perlindungan untuk memancing.

Hudri menceritakan, Fau bukan hanya daratan yang melindungi Pulau Gebe. Tapi di sana banya tempat keramat yang kemudia sering dijiarah orang tetua di Pulau Gebe.

“Pulau Fau ini sudah banya sejarahnya. Perusahaan yang membongkar mulai dari PT Antam Tbk dan DKM, tapi banyak hal aneh yang mereka temukan. Ini dibuktikan sampai saat ini ada bekas allat bor yang tidak bisa dicabut di atas pegunungan Pulau Fau. Masih banya hal-hal yang lain,” kisahnya.

Dirinya menilai jika hal ini tanpa dipertimbangakan pemegang IUP, DPRD Halteng dan provinsi. Kalau pun tidak digubri dengan baik, HPMPG akan melakukan gerakan ritual bersama masyarakat ldi pulau Fau.

“Sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan orang-orang tua kami, tegasnya.

Merespon desakan tersebut, Nuryadin Ahmad Anggota Komisi III DPRD Halteng menyampaikan akan diagendakan pembahasan tuntutan tersebut, karena DPRD Halteng saat ini masih konsen pembahasan LKPJ.

"Saya melihat aspirasi mahasiswa yang menyampaikan penolakan itu adalah hal yang biasa dalam konteks bernegara. Tetapi, dari sisi normatif pemerintah daerah sudah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau memperpanjang izin. Karena kewenangan perizinan ada di pemerintah pusat," tuturnya.

lanjut Yadin, tugas pemerintah daerah adalah mengamankan investasi di daerah. Karena dalam teori pembangunan itu pemerintah harus menggandeng pihak swasta, sehingga investasi menjadi bagian terpenting dari sebuah pembangunan.

“Dalam posisi ini, pemerintah daerah dalam posisi menerima dan mengamankan. Namun dalam posisi menerima dan mengamankan investasi itu tidak serta merta pemerintah membabi buta, tentunya ada rambu-rambu yang harus diperhatikan,”  ungkapnya.

“Misalnya izin investasi pertambangan, ada soal komitmen komitmen yang lain untuk menjaga lingkungan yang menjadi perhatian pemerintah,“sambung Yadin.

Soal pula Fau, Yadin mengaku tidak mengetahui siapa pemilik IUP, karena sampai saat ini dirinya  mendapatkan laporan resmi ada aktivitas pertambangan.

“Kalau soal izin, iya. tapikan sejauh ini belum ada aktivitas pertambangan di situ. Olehnya itu, kalau hari ini kita menolak atau didesak untuk menolak, tentu saya tidak punya alasan,” bebernya.

Dirinya menanggapi opini pencemaran lingkungan. Menurut dia, itu persepsi masing-masing.

“Nanti dilihat dalam dokumen amdalnya seperti apa, kemudian komitmen lingkungannya seperti apa. Kalau kemudian ada yang menolak atau mencabut izin tersebut, alasannya harus jelas. Karena sampai saat ini pihak perusahaan belum melakukan aktivitas,” tandasnya.

“Jadi saya berharap apapun investasinya, kita berikan dukungan sepanjang ada investasi yang memberikan asas manfaat terhadap masyarakat. Kalau misalnya hari ini disampaikan untuk pemerintah harus mencabut atau menolak, sebagai Anggota DPRD Dapil Patani dan Gebe saya secara personal maupun fraksional, PDIP akan mengkomunikasikan ini ke pimpinan dan pemerintah daerah untuk memediasi dan mencari jalan keluar demi masyarakat,” tukasnya.(mg01)

Komentar

Loading...