TERNATE- PM.com, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) untuk memperkuat koordinasi antar daerah dan lembaga anggota TPID.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, (225/6/20) dengan mengusung tema “Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Digitalisaisi Pertanian”. Rakorwil virtual dihadiri oleh sepuluh Kepala Daerah Provinsi Wilayah Sulampua, termasuk Gubernur Maluku Utara, K.H. Abdul Ghani Kasuba, Lc.
Dalam kesempatan pertemuan virtual tersebut K.H. Abdul Gani Kasuba, menekankan pentingnya upaya untuk menjaga kecukupan pangan dan stabilitas harga.
“Untuk itu Pemprov Maluku Utara mencanangkan gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan, lingkungan sekitar, dan beberapa lokasi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecukupan pangan,” ungkap Abdul Gani Kasuba.
Namun disamping itu, Pemprov Malut terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi buah lokal dan produk lokal lainnya.
Menurutnya Inflasi tahunan Maluku Utara pada Mei 2020 tercatat sebesar 2,01%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,19%. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di Maluku Utara sebagai konsekuensi dari tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dan bahan pokok yang 90% dipasok dari luar provinsi.
“Terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sementara permintaan meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk dan pengembangan kawasan industri baru di Maluku Utara. Untuk itu, Pemprov Maluku Utara mendukung dilakukan KAD untuk saling bertukar informasi dalam menjaga kestabilan harga,” tuturnya.
Rakorwil TPID Sulampua menyepakati perlunya mengimplementasi KAD dan pemanfaatan teknologi dengan memperhatikan beberapa poin mendasar diantaranya, ketersediaan data persebaran pasokan kebutuhan bahan pokok antar wilayah dan antar waktu untuk menyusun neraca pangan daerah, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas untuk menunjang perdagangan antar daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas, serta
Inisiasi pembentukan dan penguatan BUMD sebagai aggregator dan katalisator dalam pelaksanaan KAD. (Ris/red)
Tinggalkan Balasan