Rampas Lahan Warga di Taliabu, PT. ADT Dituntut Ganti Rugi 29 Miliar

Pengacara, Dr. Hc. Fatahila

TALIABU-PM.com, Warga desa tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Ladayono mengajukan gugatan perkara perdata dugaan perampasan lahan seluas 1,7 hektar yang kuasai PT. Adidaya Tangguh (ADT) di Pengadilan Negeri Bobong.

Pengacara Ladayono, Dr. Hc. Fatahila kepada poskomalut.com, mengatakan, sidang perdana perkara perdata dugaan perampasan lahan dengan tergugat pihak PT. ADT, bakal digelar secara online pada 9 april 2020.

"Ini tuntutan atas lahan telah dijadikan pelabuhan khusus PT. ADT tanpa adanya ganti rugi lahan, kemarin mereka berusaha untuk mencari jalan keluar agar mendapatkan solusi, namun tidak jalan, entah kenapa sehingga dari pihak perusahaan itu tidak membuka diri,"ungkapnya.

Dijelaskan, pihaknya mempunyai keyakinan bahwa, terkait masalah Ladayono dan masyarakat lainnya, sebenarnya pihak Direktur utama itu, tidak mengetahui bahwa persoalan ini sebenarnya sudah seperti ini, begitu juga pihak pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. "Kami punya keyakinan itu, belum tahunya mereka tentang itu yang mereka ketahui antara masyarakat dengan pihak perusahaan itu sudah selesai, tetapi realitasnya belum," ungkap Fatahila kepada awak media siang tadi.

Dirinya mengajukan gugatan itu, tidak lain adalah supaya ada kejelasan dan kepastian hukum bahwa, apa benar pihak perusahaan ini sudah menyelesaikan apa belum, karena pihaknya yakin, ini pihak perusahaan sebenarnya sudah mengetahui tapi, mungkin ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan ini sehingga, pihak perusahaan dan pemerintah tidak tahu.

"Lahan milik klien kami, Ladayono seluas 1,7 hektar mulai di kuasai PT.ADT pada tahun 2014, dan di tahun itu juga dijadikan pelabuhan hingga saat ini, kurang lebih 6 (enam) tahun, dan ternyata klien kami belum menerima ganti rugi lahan. Untuk itu kami menuntuk agar PT. ADT dapat mengganti rugi lahan klien kami sebesar Rp. 29 Miliar"tegasnya.

PT. ADT sebagai tergugat I, Dirjen perhubungan laut tergugat II, Gubernur Maluku Utara tergugat II, dan tegugat IV Bupati Pulau Taliabu dengan tudingan merampas lahan seluas 1,7 hektar yang saat ini sudah menjadi lautan. (Cal/red)

Komentar

Loading...