Rapat Dengar Pendapat Pilkades Haltim Tak Ada Solusi, Pansus Bakal Minta Pandangan Ahli Hukum

Yusak Iramis.

MABA-PM.com, Rapat Dengat Pendapat (RDP) antara panitia pemlihan kepala dese kabupaten dan Pansus Pilkades DPRD belum menemukan hasil akhir atau keputusan terkait dengan beberapa sengketa pemilihan kepala desa di Halmahera Timur.

Ketua Pansus Pilkades Haltim, Yusak Iramis mengatakan setelah melakukan RDP dengan panitia Pilkades kabupaten, pihaknya bakal mengambil langkah untuk meminta pendapat ahli hukum tata negara terkait penjelasan sengketa tersebut.

"Jadi saat RDP tadi, kita melum menemukan titik terang soal sengketa beberapa Pilkades, karena berpatokan sesuai dengan pandangan masing-masing. Jadi belum ada keputusan antara panitia kabupaten dan tim Pansus Pilkades. Untuk itu, dalam minggu ini Pansus akan memanggil tim ahli untuk berkonsultasi," kata Yusak pada awak media usai rapat dengar pendapat di ruang rapat fraksi, Senin (10/01/2022).

Dikatakanya, beberapa sengketa Pilkades diantaranya; tiga calon PNS yang mengikuti pemilihan, mereka tidak menggunakan surat persetujuan bupat. Dengan dasar itu, kata Yusak, pihaknya meminta pendapat ahli.

"Kalau misalnya dari tiga ASN tersebut ada yang terpilih, maka jalan keluarnya seperti apa. Karena tidak ada landasan hukum yang kuat," tuturnya.

Lanjutnya, bukan hanya soal ASN maupun PSU. Tetapi ada beberapa calon kepala desa yang mendaftar hanya menggunakan surat keterangan hilang terkait dengan ijazah. Sementara yang bersangkutan telah terpilih menjadi pemenang. Salah satunya di Desa Inojaya.

"Dengan begitu waktu pendaftaran mereka lolos untuk mengikuti pilkades, ini yang harus perlu dikonsultasi dengan ahli," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, apabila sengketa Pilkades ditemukan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum, maka langkah terakhirnya dikeluarkan surat rekomendasi untuk membatalkan Pilkades tersebut.

"Kalau temuan ada cacat hukum dalam Pilkades, maka kita akan keluarkan surat rekomendasi pembatalan Pilkades," tandasnya.

Komentar

Loading...