Rapat DPRD Ternate dan Muhammadiyah tak Membuahkan Hasil

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman.

TERNATE-PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate akhirnya menggelar pertemuan dengan pihak Yayasan Muhammadiyah Maluku Utara, Selasa (19/01) kemarin. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ternate ini dalam rangka menindaklanjuti polemik sengketa lahan yang berada di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Zainul Rahman usai pertemuan kepada sejumlah wartawan menyebutkan dari hasil pertemuan dengan pihak Yayasan Muhammadiyah, DPRD belum bisa mengambil kesimpulan. Sebab, belum ada titik terang.

"Kita belum bisa ambil kesimpulan. Pihak Yayasan juga mengakui sejak tahun 2002, lahan ini memang dikuasai. Mereka mengaku punya bukti otentik. Kita coba minta, mereka bilang terlalu dini untuk disampaikan," ungkap Zainul.

Zainul bilang, DPRD bukan lembaga yustisi, sehingga tidak bisa terlalu jauh mengambil sikap. Meski begitu, pihaknya meminta Yayasan Muhammad juga kooperatif menanggapi ini.

"Karena aspirasi masyarakat Kelurahan Fitu ini dalam rangka kepentingan umum, yakni untuk lokasi pekuburan. Jadi bagi kami, pihak yayasan dan masyarakat Fitu bagusnya sama-sama duduk untuk mencari solusinya," ungkap Zainul.

Dikatakannya, saat ini masing-masing pihak mengklaim hak atas penguasaan lahan itu. Maka, pihaknya belum bisa mengambil keputusan apa yang harus DPRD lakukan, sebelum bertemu dengan Walikota Ternate Burhan Abdurahman. "Intinya ada di Pemkot Ternate. Makanya, kita sudah agenda, Komisi I akan bertemu walikota," ujarnya.

Kata dia, poin penting yang nantinya akan dibahas bersama walikota yakni DPRD akan menanyakan sejauh ini sudah sampai dimana langkah Pemkot Ternate untuk menyelesaikan masalah ini.

"Sebelumnya walikota sudah pernah bertemu dengan masyarakat Fitu. Semua aspirasi sudah disampaikan. Walikota menyepakati akan memfasilitasi," sebutnya.

Kata dia, perkara lahan ini memang menjadi masalah sejak dulu. Meski begitu, pihaknya berkepetingan untuk menyelesaikan masalah ini. "Saat ini kita fokus soal kepentingan masyarakat Fitu terkait dengan kebutuhan lahan TPU itu bisa segera direalisasikan. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD juga berkepentingan," tandasnya. (agh/red)

Komentar

Loading...