RPJMD Malut Tatono di Kemendagri

Salmin Janidi

SOFIFI-PM.com,  Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Malut sampai saat ini belum tuntas. Padahal, masa kinerja Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur Malut M Al Yasin Ali sudah lebih dari satu tahun setelah dilantik Preside Joko Widodo periode 2019-2023.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) Salmin Janidi mengatakan RPJMD Provinsi Malut sudah diserahkan kepada Kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. ”Dokumen (RPJMD, red) sudah kami sampaikan ke Kemendagri, dan sampai saat ini belum dikembalikan,” katanya.

Menurutnya RPJMD Provinsi Maluku Utara perlu penyesuaian dengan masalah dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) sehingga telah dilakukan penyesuaian dan saat ini tinggal tunggu rekokendasi hasil evaluasi dari Kemendagri. ”RPJMD kita lakukan penyesuaian dengan pandemi virus corona. Jadi kami tunggu rekomendasi dan evaluasi dari Kemendagri untuk penyesuaian,” bebernya.

Salmin mengaku RPJMD Provinsi Malut disampaikan ke dewan pada November tahun lalu dan baru dibahas pada awal tahun 2020, sehingga saat ini dokumen hasil pembahasan telah disampaikan kembali ke Kemendagri. ”Setelah saya dilantik sebagai kepala Bappeda Malut pada Bulan Maret lalu, RPJMD juga langsung dibahas oleh dewan,” ungkapnya.

Salmin menuturkan, RPJMD Malut dilakukan penyesuaian atas wabah covid-19 ini, penyesuain program terutama pada dampak pasca wabah ini berkahir. ”Sebagian program perlu penyesuaian atas dampak covid-19 terutama pada masalah pemulihan, sehingga program di beberapa SKPD perlu penyesuaian,” katanya. (iel/red)

Komentar

Loading...