Rumah Swadaya Desa Tolong Taliabu Terbengkalai

Kadis Perkim Taliabu, Arwin Tamimi

TALIABU-PM.com, Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat di sejumlah Kecamatan, salah satunya di Desa Tolong Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, yang berjumlah sebanyak 25 unit. PKRS adalah program Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2019 lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, program tersebut kini menyisakan tanya disebagian kalangan, lantaran ada sejumlah unit rumah di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabuapaten Pulau Taliabu yang belum tuntas dikerjakan selain itu, upah pekerjaan rumah didusun Langkuba, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat yang telah tuntas dikerjakan, pun belum terbayar.

Hal tersebut dibenarkan Dani salah satu warga Taliabu yang mengatakan bahwa, program PKRS di Desa Tolong belum tuntas, dirinya lantas meminta agar  Disperkim Kabupaten Pulau Taliabu agar dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut. "Terkait bantuan layak huni di desa tolong, apakah rumah bantuan yang menelan anggaran Rp 22.000.000 ukuran 5 X 7 hanya begitu? Jika benar maka rumah layak huni ini diganti dengan bantuan tak layak huni"semprotnya melalui postingan fesbooknya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Pulau Taliabu, Arwin Tamimi mengaku kaget karena diketahui pekerjaan rumah layak huni yang menelan anggaran Rp 22.000.000 per unit tersebut sudah tuntas. "Saya juga kaget masa masih ada rumah yang belum rampung begitu, makanya saya suruh doranng (Kabid perkim) cek ini rumah siapa punya karena setau saya semua sudah rampung" jelasnya kepada awak media di senin (11/5) kemarin.

Menurutnya, dari 22 juta per unit itu, sebanyak 2,5 Juta itu untuk upah tukang sehingga dari ketersediaan upah tukang yang sangat kecil itu warga harus menggunakan pola gotong royong dalam pembangunannya sebab, dengan anggaran yang tersedia tidak bisa mengandalkan tukang. "Jadi anggaran yang ada itu memang tidak bisa untuk bayar tukang sampe selesai, maka warga harus menggunakan pola gotong royong," tegasnya.

Dijelaskan, sebanyak 25 unit rumah yang dibangun pada tahun 2019 itu bukan rumah bangun baru, melainkan peningkatan mutu saja, alias rehab ringan, namun masyarakat setempat sepakat untuk membangun rumah baru setengah permanen dengan alasan jika anggaran yang disediakan tidak mencukupi akan ditambahkan secara per orangan, sehingga kata Arwin, jika ada penerima program PKRS yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu diluar tanggung jawab mereka.

"Dari program ini kan bukan bangun baru, kita kan cuma rehab ringan saja, tetapi dorang (masyarakat) yang sepakati mau bangun baru saja, soal anggaran yang  tersedia 22.000.000 itu kalau tidak cukup nanti mereka yang tambah, jadi kalau ada yang tidak selesai berarti orang itu yang tidak kerja"terang Arwin.

Selain itu, pekerjaan rumah layak huni di Dusun langkuba juga disoal, karena hingga pekerjaan rumah itu dituntaskan, upah tukang enggan dibayarkan, sementara Arwin mengaku, soal upah tukang dirinya tidak tahu menahu, karena itu lebih diketahui oleh kabid perkim. 

Sementara untuk bahannya, didapat dari salah satu toko yang telah ditunjuk langsung oleh disperkim. "Soal upah tukang itu saya kurang tau, itu musti saya tanya di kabidnya dulu, tapi kalu bahannya itu kita sudah kerjasama dengan toko, jadi dong tinggal ambe barangnya saja ditoko itu," tutupnya.  (Cal/red)

Komentar

Loading...