Rustam: Tindakan Samsul Wederrechtelijkheid, Ini Sarannya ke Penyidik

Rustam Ismail (Praktisi Hukum Maluku Utara)

TIDORE-PM.com, Statemen Syamsul Rijal di kelurahan mareku beberapa waktu lalu adalah sebuah problem hukum. Menyimak apa yang disampaikan seakan akan menjustifikasi oba adalah tempat keto (mabuk), kaco, tidak aman.

Ketegasan ini disampaikan Praktisi Hukum Maluku Utara Rustam Ismail SH.MH kepada Posko Malut, Kamis (29/9/222) siang ini saat ditemui.

Kata Rustam, ada dua komunitas/ Kelompok masyarakat yang diduga direndahkan Samsul bahkan cenderung diskriminasi. Pertama adalah masyarakat oba dan yang kedua adalah etnis sanger yang tingal di oba. Lantas bagaimana akibat hukum yang timbul?

"Pendapat saya, apa yang disampaikan oleh syamsul adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum (Wederrechtelijkheid) sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, ditegaskan dalam pasal 4 huruf b angka 2 dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 16. Perbuatan tersebut juga dapat diduga melangar pasal 156 KUHP . Sebab unsur unsur pasal diatas pendapat saya melekat dari apa yang diucapkan syamsul,” urai Rustam.

Jika kita runut unsur pasal 156 KUHP setidaknya terdapat 4 unsur, yang pertama adalah barang siapa (subjek hukum) yang dimaksud adalah orang yang melakukan. Unsur yang kedua adalah dimuka umum (disampaikan dimuka umum) kasus ini syamsul menyampaikan diacara pertemuan (silaturahmi). unsur yang ke tiga adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

"Nah, unsur ini jika kita kaitan dengan kalimat yang dia sampaiakan (Kalau mau kaco tidak aman, mabuk dan lain lain di oba) kalimat tersebut seakan akan bermakna kalau Oba tempat Kaco dan Keto,"tandasnya.

Bila melihat defenisi mabuk menurut KBBI adalah hilang kesadaran (karena banyak minum minum keras). Kata kaco adalah bahasa keseharian di Maluku utara yang dapat diartikan keadaan rusuh, berkelahi dan tidak aman, di KBBI kita hanya menemukan kata “Kacau” (rusuh, tidak aman dan tidak tentram). Tapi kedua kata kaco dan kacau memiliki defenisi atau makna yang sama. Pertanyaan kemudian apakah unsur ke empat ini dapat memenuhi unsur permusuhan, kebencian atau penghinaan atau tidak. "Saya sarankan penyidik dapat meminta pendapat pakar bahasa dan hukum pidana,"ujarnya.

Unsur ke 4 adalah beberapa golongan penduduk Indonesia. Sebelum kita telaan unsur ke 4 ini mendefenisikan kata OBA. Kita tahu bersama bahwa kata OBA adalah nama kecamatan di daratan/ wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan selanjutnya dibagi dalam empat kecamatan. Empat kecamatan oba tersebut terdapat pendudukan atau masyarakat yang tinggal di oba sudah sejak lama dan mereka disebut masyarakat kota tidore kepulauan yang dapat pula disebut juga sebagai golongan penduduk yang ada di oba.

Lebih lanjut Rustam berpendapat, setidak-tidaknya ada dua golongan masyarakat yang dia tujukan yaitu masyarakat oba itu sendiri dan kedua adalah etnis sanger yang ada di oba, untuk itu harus ada dua laporan polisi secara terpisah.

Untuk etnis sanger di oba yang disebut kata (kotori), penyidik dapat mengunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 khusunya pasal16 Jo 4 huruf b angka 2. Kalimat yang dia sebutkan (disini negeri para aulia, disini negeri tarekat, disini negeri adab, jangan kotori kalau kotori, sana deng sanger-sanger di oba) kata –kata ini seakan akan menyebutkan bahwa orang sanger di oba tempat pembuat kotor. Kata kotor ini banyak ertinya dalam KBBI bisa diartikan sebagai sampah, hal ini secara tidak langsung menimbulkan kemarahan, kebencian dan stigma orang lain terhadap saudara kita orang sangir di oba.

Ataukah Samsul punya defenisi sendiri tentang kata kotori..? disinilah kita serahkan kepada penyidik sesuai kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu, Syamsul diduga melanggar pasal 16  UU No 40 Tahun 2008. Jika melihat dari unsur pasal yang melekat pada pasal 16 diantaranya.

1. Setiap orang (subjek hukum) orang yang diduga melakukan tindak pidana
2. Dengan sengaja ( membuat tindak pidana dalam keadaan yang sadar)

3. Menunjukan kebencian kepada orang lain (masyarakat)

4. Berdasarkan ras dan etnis

5. Berpidato, mengungkapkan, atatu melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain ( pasal 4 huruf b angka 2).

Tapi semuanya tergantung penyidik, penyidik lebih tahu, lebih memahami peristiwa kongkrit dan unsur pasal yang disangkakan. Olehnya itu sangat diharapkan masalah ini dapat dituntaskan oleh Polres Kota Tidore Kepuluan.

"Saya percaya penyidik punya kemampuan dan kecerdasan yang lebih untuk dapat menemukan atau tidak suatu peristiwa pidana dalam masalah ini. Sehingga ada rasa keadilan bagi masyarakat oba. Ini harus dituntaskan kalau memenuhi unsur maka harus diproses lebih lanjut sehingga ada efek jera bagi orang yang melakukannya, jika tidak dikuatirkan nanti kedepan ada lagi orang lain melakukan hal yang sama tanpa ada akibat hukum,” pungkas Rustam.(mdm/red)

Komentar

Loading...