LABUHA-PM.com, Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu), Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan, bertarung di kontestasi Pilkada Halmahera Selatan (Halsel) dengan gagasan besar HUMANIS atau memanusiakan manusia, terus meyampaikan program-program serta komitmen politik dalam bekampanye.
Saat berkampanye di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Paslon yang diusung Partai NaDesm, Hanura dan Partai Gelora Indonesia, menekankan, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bakal menghapus budaya politik balas dendam di Negeri Saruma.
Di kesempatan itu, Calon Wakil Bupati La Ode Arfan, menyampaikan, politik tidak hanya mengejar ambisi untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Akan tetapi, menjadi orang tua yang mengayomi semua anak-anaknya dalam hal ini Masyarakat Halmahera Selatan, secara keseluruhan. Tanpa membedakan suku, agama maupun ras dan golongan tertentu.
Menurut La Ode Arfan, di Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Selatan, kerap terjadi politik balas dendam. Dimana pada saat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak ada keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak mendukung Paslon tertentu. Konskuensinya, kalau kandidat itu terpilih, yang bersangkutan (ASN) tidak berhak memiliki jabatan strategis di lingkup Pemkab Halsel.
Bahkan, ASN bakal di pindah tugaskan di daerah terpencil. Kata La Ode, hal demikian merupakan kebijakan yang keliru. Imbasnya, pada roda pemerintahan berjalan tidak sehat.
“Biasanya kita ketahui bersama kalau ada ASN yang tidak memberi dukungan kepada Paslon tertentu. Jika, Paslon tertentu terpilih nanti maka, ASN itu bakal di non job atau di pindah tugaskan ke tempat terkecil. Untuk itu kami, Paslon Helmi-La Ode, kalau dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Halmahera Selatan, tentunya mengedepankan integritas para aparatus sipil negara. Mereka bisa bekerja sesuai tupoksi masing-masing guna bersama-sama membangun negeri ini dengan baik,” tegasnya, Sabtu, (3/10/20).
Semantara, Cabup Helmi Umar Muchsin menambahkan, di tengah pandemi Covid-19, masyarakat membutuhkan penyesuaian hidup demi mendongkrak lajunya perputaran ekonomi secara nasional. Untuk itu, dirinya berencana menjadikan Desa Wayamiga sebagai desa pertanian dan perkebunan. Mengingat desa itu memilik sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang pertanian dan perkebunan, serta didukung dengan luas wilayah yang cukup besar.
“Pertama, sebagai pemerintah, kita tunjukkan empati dan keberpihakan kepada petani. Saat ini kampanye penanganan Covid-19 masih tampak biasa hanya di perkotaan. Sementara petani adalah salah satu profesi yang sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam, seperti cuaca, maupun dari realisasi pasar. Krisis pandemi virus corona ini menambah sumber ketidakpastian itu,” katanya.
Pemerinah pusat dan daerah perlu berdialog secara intens dengan para petani. Hal ini, kata Helmi, perlu dilakukan untuk menggali permasalahan dari hal besar yang sifatnya struktural dan detail di lapangan.
Helmi bilang, pedagang-pedagang di pasar induk dan sentral-sentral produksi di pinggiran-pinggiran, harus diobservasi dan diajak dialog untuk memecahkan masalah. Selain itu, ketenangan dan kepastian di kalangan petani akan membantu ketahanan fisik dan mental petani menghadapi krisis pandemi Covid-19.
“Ini diperlukan untuk mengoptimalkan kelembagaan dan meningkatkan sense-of-sectoral crisis, perlu dibuat Pokja (kelompok kerja), khusus penanganan sektor pertanian,” pungkansya. (Bar/red)
Tinggalkan Balasan