TERNATEPM, Setelah Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Ternate memutuskan beberapa nama untuk
diusulkan ke DPP PDIP sebagai bakal calon (Balon) Wali Kota Ternate dan Wakil
Walikota Ternate 2020 nanti, protes pun datang dari balon yang digugurkan
partai berlambang kepala Banteng ini. Di antaranya Drs H. Abdurachman Lahabato
dan Tauhid Soleman.

Anggota DPD RI dua periode ini
mempertanyakan mekanisme yang dilakukan dalam menjaringan Balon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Ternate. “Saya menghormati proses penjaringan tetapi ada
mekanisme yang perlu diperjelas oleh DPC PDI-P Kota Ternate,” ungkap haji Man
sapaan Aburachman Lahabato.

Sebagai balon yang telah mendaftar ke PDIP
dirinya meyakini betul bahwa semua dokumen dan persyaratan yang diberikan
partai sudah dilengkapi saat pengembalian formulir pendaftaran, tetapi dalam
rekomendasi DPC tidak disertakan.

Menurutnya,
proses penjaringan yang dimaknai PDI-P dimana DPC hanya diberikan kewenangan
untuk menjaring dan kemudian diteruskan untuk penjaringan di tingkat tertentu.
Terkecuali kata Lahabato, DPC yang memperoleh kursi melebihi batas prosentase
maka kewenangan untuk penjaringan tertutup seperti halnya di Kota Sola dan Kota
Tidore Kepulauan. “Tak usah jauh-jauh ke Solo kita lihat saja di Tikep,
penjaringan tertutup karena partai telah sepakat AMAN jilid II. Kalau Ternate
kan tidak seperti itu jadi harus mekanisme terbuka penjaringannya,” urainya.

Sebagai politisi dirinya sadar setiap
pengemabilan keputusan politik pasti sulit menghindari kalkulasi politik
subjektivitas dilevel bawa. Akan tetapi dirinya yakin PDIP sebagai partai
besar, pemenang pemilu berturut-turut karena memiliki sistem pengelolaan partai
moderen, pasti akan menegakan konstusi Partai dengan sempurna.

“Karena
itu saya bersurat kepada PDIP DPC Kota Ternate dan tembusannya ke DPP PDIP dan
DPD PDIP Malut untuk mendapatkan penjelasan. Tetapi jika keputusan itu telah
sesuai Konstitusi Partai, pasti Saya hormati dan junjung setingginya,” akhir
Lahabato.

Tidak hanya Lahabato yang mempertanyakan
mekanisme penjaringan PDIP, tetapi Balon M.Tauhid Soleman juga menilai
mekanisme dan syarat atau ketentuan yang berlaku di partai, apa saja yang
menjadi ukuran atau barometer sehingga seseorang dapat direkomendasikan menjadi
balon pemimpin. “Tim
penjaringan DPC-P Kota Ternate terkesan tidak objektif, tidak terbuka. Hal ini
terlihat dalam keputusan hasil penjaringan yang disampaikan ke DPD,” ungkap tim
M. Tauhid Soleman, Ikhi Sukardi Husen dalam keterangan pers, Senin (23/9/2019).

Secara prinsip partai politik
adalah lembaga publik yang harus lebih demokratis, transparan dan jujur,
sehingga siapapun dalam penjaringan harus mengikuti mekanisme secara
demokratis.  “Jika PDIP sejak awal telah memiliki
kecenderungan atau calon tertentu yang diusung partai, sebaiknya tidak lagi
membuka penjaringan sehingga publik/balon merasa tidak dirugikan,” sesalnya.

Menurut Ikhi, siapapun yang
direkomendasi tidak ada masalah karena itu merupakan keputusan, akan tetapi
mekanisme yang ditempuh harus demokratis.

“Kami tidak mempermasalahkan siapapun yang direkomendasikan PDIP untuk diusung melalui proses penjaringan di setiap tingkatan, tetapi harus menghormati proses demokrasi,” tegas Ikhi Sukardi. Untuk itu, selaku tim M Tauhid Solema, Ikhi Sukardi berharap agar semua partai lebih transparan dalam proses rekrutmen balon pemimpin, agar tidak mencederai proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap partai. (red)