poskomalut.com
baner header

Sejumlah SKPD di Ternate Bakal “Ikat Pinggang”

Sebagian Kegiatan Terancam Dipangkas

TERNATE-PM.com, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun anggaran 2021 dipastikan “Ikat Pinggang”. Menyusul kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait penyesuaian refocusing anggaran yang diperuntukan bagi penanganan Covis-19 dan vaksinasi. Akibatnya, sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan dalam dokumen APBD-Induk 2021 terancam dipangkas.

Plh.Wali Kota Ternate, Jusuf Sunya usai menggelar pertemuan bersama Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate di kantor DPRD, Senin (22/2/2021) mengungkapkan, penyesuaian anggaran dalam tahun anggaran 2021 ini menindaklanjuti adanya Peraturan Mentri Keuangan (PMK) terbaru nomor 17, yang mengharuskan setiap daerah melakukan penyesuaian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen bagi penanganan Covid -19 dan vaksinasi.

Meski demikian, Yusuf yang juga Sekkot Ternate ini memastikan dari total penyesuaian anggaran sebesar 8 persen dari total DAU sekitar Rp 608 milliar itu di OPD mana-mana saja yang bakal silakukan penyesuaian, mengingat untuk penyesuaian anggaran setiap OPD itu nantinya akan  ditindaklanjuti kembali melalui Bapedda guna melakukan pengkajian.

“Jadi nanti akan kita lihat kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat urgen, akan dipending. Pasca menggelar pertemuan dengan Banggar DPRD, nantinya juga akan ditindaklanjuti dengan rapat kordinasi bersama seluruh OPD,” terangnya.

Menurut Yusuf, penyesuaian anggaran menindaklanjuti adanya PMK terbaru tersebut, tentunya membuat Pemkot harus kembali melakukan penyessuaian dokumen APBD-Induk yang telah dievaluasi Gubernur Malut. Namun dilain sisi, pelakanaan program tahun anggaran ini juga secara keseluruhan belum berjalan.

“Yang jadi problem saat ini, dari total DAU 608 milliar ini sudah dilakukan pemotongan oleh pusat per bulan 1,9 milliar, dan sekitar 20 milliar yang sudah dipangkas, ditambah marking yang lalu totalnya sekitar 40 milliar. Tapi mau tidak mau tetap harus silakukan penyesuaian kembali,karena dasarnya PMK terbaru,” katanya.

Kondisi tersebut tentunya memaksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membicarakan dengan Banggar DPRD, karena menyangkut belanja APBD yang harus kembali dilakukan penyesuaian, meski dilain sisi APBD induk sudah selesai dan tinggal jalan saja.

Disisi lain Wakil ketua DPRD kota Ternate, Heni Sutan Muda mejelaskan, penyesuaian anggaran menindaklanjuti adanya PMK tersebut, pada prisnipnya wajib diketahui oleh DPRD guna mengetahui pos-pos belanja mana saja yang akan dilakukan rasionalisasi.

Sebab, refocusing anggaran bukan hanya pada penyesuaian anggaran terkait penanganan Covid-19 dan Vaksinasi saja. Akan tetapi penyesuaian anggaran juga perlu dilakukan menindaklanjuti adanya Peraturan Mentri Keuangan(Permenkeu) terkait beban hutang daerah, serta sisa beban hutang dari proyek multiyears sebesar Rp 81 milliar, yang jika ditotalkan secara keseluruhan mencapai Rp 102,77 miliar.

“Yang pasti beban anggaran ditahun ini cukup besar.Selain refocusing ada jiga beban hutang.Dalam rapat konsultasi juga, kami harapkan tidak serta merta selesai sampai diisitu,tapi perlu lagi duduk secara bersama-sama, sehingga bisa diketahui,” terangnya.

Demikian halnya dengan pembayaran pekerjaan multiyears sebesar 81 milliar yang belum dibayar, sedangkan seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga.

“Khusus hutang bawaan maupun multiyears ini,akan dilihat skemanya seperti apa, karena DBH jiga belum masuk. Tentunya juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (ata/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: