SeOMPI Desak Pemprov dan Pemda Haltim Gugurkan IUP PT BBH

Ketua SeOMPI Haltim, Asyadi S. Lajim.

MABA-pm.com, Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOMPI) Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara (Malut) menolak kehadiran PT Berkarya Bersama Halmahera (BBH) di wilayah Maba Selatan dan Patani Halteng.

Ketua umum Asyadi S Lajim mengatakan, pemerintah daerah harus konsisten dengan RTRW yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hamahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029, yant disetujui bersama DPRD dan bupati.

Sebab, Kecamatan Maba Selatan masuk dalam kawasan pertanian, perikanan, dan pariwisata, karena ada beberapa desa yang punya potensi dan itu juga terdapat dalam RPJMD Haltim 2021-2025.

“Di antaranya, Desa Loleo, Peteley dan Waci sebagai kawasan tanaman hortikultura. Sementara Desa Sil masuk dalam kawasan perikanan, pengelolaan Ikan,” capnya

Asyadi mengatakan, keberpihakan pemerintah provinsi dan Pemda Haltim terhadap  PT BBH sudah melanggar ketentuan UU, berdasarkan  Pasal 2 UU Nomor  26 Tahun 2007, Penataan Ruang di Indonesia dilaksanakan dengan dasar keterpaduan keserasian, keselarasan, dan keberlangsungan, keadilan, dan akuntabilitas.

"Keperpihakan itu menunjukkan ketidakpatuhannya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemda Haltim terhadap hukum dan regulasi untuk kepentingan personality dan kelompok,” ujarnya

Olehnya itu pihaknyai meminta dengan tegas pemerintah Provinsi Maluku Utara Pemda Haltim segera menggugurkan IUP PT BBH yang tidak konstitusional. Karena rekomendasi Izin WIUP nya itu sudah masuk 31 Maret 2022.

"Jadi Pemda haltim jangan melakukan distorsi  regulasi (RTRW) yang telah disetujui bersama di tahun- ltahun sebelumnya. Kalau pun tidak ditindaklanjuti, maka kami dengan tegas akan menduduki Kantor Bupati Halmahera Timur,” tegasnya.

Komentar

Loading...