TIDORE-PM.com, Soal desakan empat Fraksi DPRD Kota Tidore yang menolak dan meragukan hasil audit BPK-RI Maluku Utara, atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah kota Tidore tahun 2019 disambut dengan senang hati oleh Wali Kota Tidore capt H Ali Ibrahim.

Tanpa basa-basi Wali Kota Capt Ali Ibrahim mempersilakan sikap DPRD itu untuk kembali mengaudit pelaksananan program dan kegiatan tahun anggaran 2019. ”Silakan saja audit kembali jika memungkinkan, yang di audit bukan hanya dana Pemda tapi juga DPRD ,” kata Ali.

Dirinya sedikitpun tak takut maupun ragu dengan pelaksanaan APBD 2019 tersebut, soal anggaran perjalanan dinas itu sudah diatur dalam aturan sebagai pejabat negara.

Pemerintah dan DPRD beda pengistimewaanya oleh negara atas penggunaan fasilitas maupun pembiayaan jadi wajar saja setiap perjalanan dinas selalu lebih itu, karena urusan pemerintahan maupun memenuhi undangan masyarakat pada setiap kesempatan dalam bulan berjalan

"Torang setiap saat harus ke luar daerah untuk urusan yang rill tidak asal-asalan, setiap saat selalu diminta warga untuk hadir dan itu sudah diatur penggunaannya bukan mau Ali dan Ayah Erik,” terang Ali.

Olehnya itu, Ali secara lantang menyatahkan akan memperlihatkan perbedaan anggaran Kepala dan Wakil kepala daerah setiap tahunnya secara detail, perjalanan yang pakai itu mengurusi urusan tambah dan kurangnya kebutuhan daerah yang dibutuhkan pemerintah pusat sehingga membutuhkan kehadiran pemerintah disana bukan asal-asal buat kegiatan bimtek atau konsultasi dibuat-buat mendapatkan SPPD. ”Saya akan perlihatkan jumlah perjalanan Dinas kami setiap tahunya,” ucap Ali.

Dalam pagu anggaran yang ditetapkan dengan persetujuan dan pengesahan DPRD melalui rapat paripurna setiap tahunnya itu penyerapannya tidak dipakai habis melainkan masih terdapat sisa angaran ratusan juta rupiah untuk kembali ke kas daerah.

Untuk diketahui, Empat Fraksi DPRD Tidore yang menolak pertanggungjawaban pelaksanan APBD tahun 2019 yaitu Fraksi PKB, PAN, Nasdem dan Demokrat.(mdm/red)