Somasi: Deadlock APBDP Tidore Menguntungkan Rakyat

Iswan Salim

TIDORE-PM.com, Sikap DPRD Kota Tidore Kepulauan yang menolak ranperda APBDP 2020 pada Hari Senin, 30 November 2020 yang diusulkan Kepala Daerah, justru merugikan DPRD sendiri. Demikian diungkapkan Iswan Salim Presidium Somasi, ketika ditemui di Rabu (2/12/12) sore ini.

Iswan mengatakan, selama ini DPRD sengaja mengulur pembahasan APBDP yang pada akhirnya hanya menolak Ranperda usulan Pemda ini sungguh sangat tidak mendasar. Alasan apa sih sebenarnya DPRD menolak APBDP, kalau hanya sekedar dicari-cari alasan seperti, karena belum lengkap laporan pertanggungjawaban covid-19.

Kalau hanya dengan alasan laporan pertanggungjawaban covid-19 yang belum disampaikan ke DPRD yang kemudian dibuat pembenaran untuk menolak APBDP, justru sangat merugikan DPRD sendiri. Betapa tidak, DPRD akan dinilai tidak sungguh-sungguh memikirkan nasib masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Bagaimana mungkin kegiatan yang diformulasikan dalam APBDP untuk penanganan dampak covid-19, tidak mendapat dukungan dari wakilnya. "Rakyat akan mempertanyakan komitmen dan kredibiltas mereka.Ini yang sungguh sangat kami sesalkan," Tegas Iswan.

APBD inikan instrumen pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan APBD pemerintah daerah bersama DPRD bisa menjamin pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan. Dalam hal ini, APBD didesain untuk bisa langsung membantu masyarakat terutama yang paling lemah dan miskin.

Somasi mengingatkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban keuangan ke DPRD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran dimulai. Artinya kalau dilihat normatifnya sampai bulan Juni 2021 baru Pemda menyampaikan LPJ, belum hari ini. Tegas Iswan. Jadi buat apa dipaksa meminta pertanggunggawaban SKPD, sementara belum saatnya, saat ini masih bulan Desember, masih ada 7 bulan lagi untuk Pemda menyelesaikan pekerjaannya.

"Jadi saat ini biarkan pemerintah bekerja untuk penanganan covid yang sementara berlangsung ini. Kalau saat ini kewajiban menyampaikan laporan adalah masih ditingkat internal Pemda antara PA kepada PPKD, belum ke DPRD, masih terlalu jauuh. Masih tahun depan lagi," tegas Iswan.

Selain itu Pemda juga terus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada Kemendagri setiap tanggal 15 bulan berjalan, sesuai dengan amanat Permendagri 39 Tahun 2020.

Iswan mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah diderivasi ke dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, kepala daerah wajib mengambil kebijakan keuangan dengan Peraturan Walikota kalau berkaitan dengan penanganan covid-19. "Ini situasi darurat perlu ada langkah cepat dan terukur dari Pemda, jadi tanpa persetujuan DPRD, Pemda tetap mengambil langkah kebijakan keuangan di stuasi ini," jelas Iswan.

Jadi kalau DPRD menolak justru sangat menguntungakn rakyat karena pelaksanaan perubahan APBD bisa ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Kalau Perwali kan tidak perlu ada evaluasi lagi dari Provinsi. "Kalau hari ini Perwali jadi, besok sudah kita laksanakan kegiatan untuk penanganan covid-19 terutama berkaitan dengan kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat kita," tutup Iswan. (mdm/red)

Komentar

Loading...