Somasi Kedua Tak Digubris, IDI Malut Bakal Tempuh Jalur Hukum

Kuasa Hukum IDI Malut saat menyerahkan dokumen somasi ke pihak RSUD CB Ternate.

TERNATE-pm.com, Tim Kuasa Hukum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara melayangkan somasi kedua ke Direktur RSUD Chasan Boesorie (CB), Ternate, dr. Alwia Assagaf dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta DPRD Maluku Utara, Selasa (30/8/2023).

Langkah itu terpaksa diambil Tim Hukum IDI Malut menyusul somasi pertama tidak mendapat respon baik dari pihak manejemen RSUD CB, DPRD dan Pemprov Malut terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum terbayar kepada 18 dokter dengan nilai Rp5 miliar.

Ketua Tim Kuasa Hukum lIDI Maluku Utara, M Bahtiar Husni mengungkapkan, tunggakan TPP terhitung sejak 8 bulan di 2017 dan 9 bulan di 2022.

Bahtiar merinci, pada 2017 per bulan satu dokter Rp15 juta. Sedangkan di 2022, hak TPP satu dokter perbulannya Rp20 juta.

Lanjutnya, dari hitungan itulah ditemukan anggaran berkisar Rp5 miliar belum dibayarkan kepada 18 dokter yang bertugas di RSUD CB.

"Kalau 2017 per orang Rp15 juta dikalikan dengan 18 dokter ditemukan sebesar Rp2,100 miliar. Sedangkan tahun 2022 per orang Rp20 juta dikalikan 18 dokter ditemukan Rp3,24 miliar," ungkap Bahtiar kepada poskomalut.com, Rabu (31/8/2023).

Ketua YLBH Malut itu menuturkan, sebagai tim kuasa hukum, terus mendorong dan mengawal hingga hak-hak para dokter untuk dapat dibayarkan, sebagaimana diatur dalam Pergub 9.3 jelas menerangkan bahwa wajib bagi manejemen RSUD membayar hak klien mereka.

"Kami pikir hal ini yang harus diperhatikan, bukan tanpa bertanggungjawab dan lepas tangan begitu saja," katanya.

Bahtiar menegaskan dalam somasi kedua jika tidak ditindaklanjuti, maka dalam waktu 10 hari ke depan, tim kuasa hukum memproses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

"Somasi kedua jika tidak ditindaklanjuti, maka akan ada proses hukum ke PN Ternate," tegasnya.

Komentar

Loading...