SPPD DPRD Ternate Periode 2014-2019 Diduga Bermasalah

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate

TERNATE-PM.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate, menagih kelebihan pembayaran anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp 200 juta terhadap 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate periode 2014-2019.

Jaksa
melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah melakukan pemanggilan
terhadap lima anggota dan mantan anggota DPRD, yang belum menyetorkan atau
mengembalikan kelebihan pembayaran SPPD ke kas daerah. “Selisih kelebihan
pembayaran anggaran perjalanan dinas untuk 30 anggota DPRD dan 2 pegawai Sekretariat
DPRD, 32 orang itu bakal ditagih melalui Kasi Datun. Jadi kita undang sudah
lima orang, namun  yang hadir hanya tiga orang,” kata Kasi Datun Kejari
Ternate, Danur Suprapto kepada wartawan, belum lama ini 

Dari
lima anggota dan mantan anggota yang dipanggil jaksa, hanya mantan anggota DPRD
yakni Johar Abdul dan Abdul Hamid, serta satu anggota DPRD aktif yakni M
Fahrial Yunus Abbas.  Ketiganya meminta waktu hingga 20 Januari 2020 untuk
melunasi kelebihan pembayaran SPPD. “Kami undang baru lima orang, tetapi yang
hadir baru tiga yakni Abdul Hamid, M Fahrial Yunus dan Johar, ketiga orang ini
kami panggil untuk negosiasi agar bagimana cara mereka mengembalikan kelebihan
anggaran tersebut,” akunya.

Masing-masing anggota DPRD periode 2014-2019 menerima kelebihan pembayaran SPPD yang harus dikembalikan nilainya bervariasi. Kejari Ternate memberikan waktu terhadap ke-30 anggota DPRD baik masih aktif maupun sudah tidak aktif, untuk melunasi tunggakan ka daerah tersebut paling lambat 20 Januari 2020. (nox/red)

Komentar

Loading...