poskomalut.com
baner header

Status Lahan Seluas 1,7 Hektar Milik PT.Siantan Tak Kunjung Jelas

TERNATE-PM.com, Status lahan seluas 1,7 hektar di kawasan PT.Siantan yang berhadapan dengan pelabuhan Semut Kelurahan Mangga Dua pantai tak kunjung ada kejelasan. Lahan milik Pemerintah itu, belum diketahui secara pasti terkait status lahan tersebut, apakah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) ataupun Hak Guna Usaha (HGU). Status lahan yang belum diketahui secara pasti itu, membuat rencana pengembangan lokasi gudang bekerja sama dengan pihak ketiga itu tak kunjung terlaksana.

Anggota komisi III DPRD Kota Ternate Junaidi Bahrudin mengaku, status lahan yang tak kunjung ada kejelasan itu membuat pihaknya meminta agar rencana pengembangan lahan itu bersama pihak PT.Siantan untuk sementara dihentikan sambil menunggu kepengurusan ijin secara resmi atau penerbitan HPL.

“Sampai sekarang Pemkot Ternate tidak urus ijinya. Olehnya itu tidak ada dasar Pemkot membangun kerja sama dengan pihak ketiga. Karena ini soal legalitas kepemilikan tanah,”tegasnya.

Menurut Junaidi, ketidak jelasan status lahan tersebut tentunya Pemda tidak dapat membangun kerja sama dengan pihak ketiga, sebab jika dipaksakan selain menyalahi aturan dan bisa katagori temuan. Sebab, untuk HBG tentunya harus ada HPL. Dimana, dalam konteks perjanjian kerja sama dalam bentuk HGB diatas HPL, sehingga jika tidak ada HPL maka tentunya tidak bisa dikerja samakan.

Status lahan yang tak kunjung ada kejelasan itu, lanjut dia, tentunya juga membuat rencana relokasi warga yang menempati lahan tersebut, juga harus di pending untuk sementara sambil memberikan kesempatan kepada warga untuk berkemas.

“yang pasti relokasi warga ini juga harus di pending sementara menigingat bulan suci ramadhan, dan bsrikan kesempatan mereka dulu untuk sementara, sambil kepengurusan izin HPL nya,”jelasnya.

BPN Kota Ternate melalui Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Rio Kurniawan mengaku, terkait status tanah reklamasi tersebut, siapa saja bisa melakukan sepanjang izinnya lengkap.

Dia juga memastikan belum ada penerbitan sertifikat diatas lahan itu oleh BPN, sebagai dasar bagi Pemkot untuk melakukan pengosongan atau relokasi kepada warga pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang areal lahan itu.

“yang pasti setiap kegiatan baik penimbunan untuk proyek pembangunan di atas lahan reklamasi secara permanen tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tentu harus ada izin,”tegasnya.

Sebab, reklamasi dalam regulasi merupakan tanah negara, sehingga yang direkomendasikan BPN adalah pemberian sertifikat hak pengelolaan atas nama pemerintah, agar tidak menghilangkan peran pemerintah dalam pengaturannya.

“Agar tetap sesuai dengan tata ruang, meskipun ke depannya diterbitkan HGU atas nama siapapun, atau pihak ketiga tetap berada dalam pengelolaan pemegang Hak Pengelolaan,”paparnya.

Kadis PUPR Kota Ternate, Risval Tri Budiyanto sebelumnya mengakui, areal lahan yang direncanakan bakal dikelola oleh pengembang sebagai lokasi gudang itu sudah sesuai peruntukan di RT/RW, yang mana masuk dalam jasa dan perdagangan.

“Peruntukannya sudah cocok waluapun memang dalam nomen klaturnya pada saat itu masih Dinas Tata Kota, dan putusan perijinannya sudah sesuai, tinggal peruntukannya saja. Lebih substansi masyarakat ini meminta kelonggaran untuk setelah lapas puasa,”ungkap Risval.

Pihak pengembang katanya sudah menyetujui karena ini bicaranya persoalan data, dan nanti pihaknya akan meminta data itu kepada pengembang.

“Nanti kita kembangkan sertifikatnya seperti apa, dan perjanjian kerja sama dengan pemerintah kota seperti apa, dan teman-teman DPRD kota Ternate juga berharap ada hal-hal positif kerja sama itu. Karena ada hal-hal diikhtiarkan saja jangan sampai tidak ada pemasukan terhadap pemerintah,”pungkasnya.(Sm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: