poskomalut.com
baner header

Tak Mau Terjerat Hukum, Apdesi Tidore Tolak Biayai BPJS Pakai Dana Desa

TIDORE-PM.com, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kota Tidore Kepulauan menolak dengan tegas rencana usulan sejumlah fraksi di DPRD Kota Tidore yang menginginkan agar sebagian alokasi dana desa diperuntuhkan untuk kepentingan pembiyaan biaya BPJS gratis untuk masyarakat Tidore dalam alokasi APBD tahun 2021.

Hal ini disampaikan ketua Apdesi Kota Tidore Muhlis Malagapi kepada posko malut usai melakukan pertemuan dengan DPRD kota Tidore. “Kami 49 Desa yang tergabung dalam Apdesi menolak rencana sejumlah fraksi DPRD untuk membiayai masyarakat untuk kepentingan pembayaran BPJS menggunakan dana desa,’’ kata Muhlis.

Menurut Muhlis, penolakan ini bukan karena persoalan setuju tidak setuju tetapi tidak ada dasar Hukum yang jelas mengatur tentang dana desa untuk membiayai masyarakat dalam program BPJS , sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa hanya mengatur biaya BPJS untuk kepala desa dan perangkat Desa bukan untuk masyarakat jangan dipolitisir. “Torang kepala Desa bisa cilaka masuk penjara rame-rame kalau iko maunya sejumlah fraksi di DPRD, Kepala desa tidak mau ambil resiko tabrak aturan ,’’ kesal Muhlis.

Dirinya bahkan menegaskan, jika DPRD memaksakan terutama fraksi Demokrat Ridwan M Yamin untuk memangkas 4 persen dari 10 persen dana desa untuk kepentingan politik pembiayaan BPJS untuk masyarakat, maka Apdesi akan mengambil langkah Hukum terhadap DPRD, pasalnya keputusan politik DPRD menjerumuskan Kepala Desa berurusan dengan Hukum.

“Kalau dorang mau paksakan, sebaiknya lebih Aman DPRD gunakan kewenangan fungsi anggaran alokasikan melalui dinas terkait bukan mengajak Kades melakukan pelanggaran Hukum, jika ini tidak dindahkan sejumlah fraksi yang berkepentingan maka kami akan membuat gerakan mosi tidak percaya,’’ pungkas Muhlis.(mdm/red)



Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: