poskomalut.com
baner header

Tak Punya Anggaran, Panwascam Talbar Utang di Kios

Untuk Laksanakan Tahapan Seleksi PPL dan Operasional

TALIABU-PM.com, Anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), hingga saat ini masih ‘tatono’ di bagian pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), Pulau Taliabu.

Pasalnya, pada akhir tahun 2019 lalu, berdasarkan permintaan Bawaslu, pemerintah daerah (Pemda), Pulau Taliabu melalui BPPKAD merealisasikan anggaran Pilkada kepada Bawaslu Pulau Taliabu senilai Rp 200 juta, dari total anggaran pilkada Bawaslu yang disepakati dalam bentuk NPHD sebesar Rp 6,5 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada anggaran tambahan yang dikucurkan Pemda Pulau Taliabu kepada Bawaslu, akhirnya untuk menjalankan tahapan-tahapan di tingkat Kecamatan, membuat Panwascam harus patungan alias ‘baku tambah doi’ baru bisa jalankan tahapan.

Koordinator devisi hukum, Bawaslu Pulau Taliabu, Mohtar Tidore kepada awak media di ruang kerjanya Selasa, (18/2/2020) membenarkan, Bawaslu Pulau Taliabu baru direalisasikan anggara sebesar Rp 200 juta, dari Pemda pada akhir tahun 2019 lalu, kemudian untuk permintaan kedua ini sebesar Rp 2 miliar tapi sampai sekarang permintaan itu masih terkatung-katung.

“Setelah pelantikan Panwascam kemarin, kami unsur pimpinan turun monitoring untuk bagaimana melihat aktivitas Panwascam di lapangan dengan kondisi yang tidak ada anggaran kaya begini tapi, karena memang tanggungjawab yang diberikan lembaga ya memang harus kerja meskipun patungan, betul ini tidak main-main,” akuinya.

Melihat kondisi di lapangan dan kondisi keuangan yang tidak ada, Bawaslu Kabupaten mengarahkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan. “Tapi kalau ada keperluan mendadak dengan terpaksa harus teman-teman di Kecamatan pinjam, nanti setelah anggaran cair dan dari Kabupaten sudah distribusi ke Kecamatan-kecamatan baru diganti”ujarnya.

Dijelaskan, karena anggarannya dalam proses, kalau tidak salah itu, permintaan di layangkan dari 13 Januari 2020 namun hingga 18 Februari ini belum ada realisasi dari Pemda Pulau Taliabu. “Realisasi anggaran Bawaslu dari Pemda ini yang masih terkatung-katung. Ini kurang lebih sudah dua bulan honorarium Panwasc belum bisa dibayar karena, anggaran saja mai tidak ada ini”tutupnya.

Terpisah, ketua Panwascam Taliabu Barat, Harjo Janu kepada posko malut mengaku, sejak dilantik hingga saat ini belum ada anggaran yang dikucurkan dari Bawaslu Kabupaten, baik anggaran operasional sekretariat, dan gaji komisioner, pegawai sekretariat.

“Karena tidak ada anggaran untuk melakukan kegiatan, akhirnya kami berinisiatif untuk berhutang di salah satu kios agar kami bisa melaksanakan kegiatan sebab, ini adalah tanggungjawab kami dalam mengembankan amanah dari lembaga. Apalagi perekrutan PPL itu merupakan agenda fital Panwascam yang tidak boleh ditanggalkan,” bebernya.

Dijelaskan, jangankan anggaran kegiatan, gaji komisioner, dan pegawai sekretariat, anggaran untuk sewa kontrakan rumah sebagai sekretariat Panwascam saja belum dicairkan. “Kami punya anggaran ini bersumber dari Bawaslu Kabupaten, untuk sementara kami jalani dengan cara berhutang dulu, nanti kalau anggaran sudah cair baru kami bayar,” jelasnya. (Cal/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: