Telaahan Staf Ahli DPRD, Ranperda PBG Ditunda Penetapanya

Kordinator pansus Ratna Namsa dalam Rapat pembahasan Ranperda PBG

TIDORE-PM.com, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Persetujuan bangunan gedung (FBG) yang diusulkan pemerintah kota Tidore Kepulauan tahun 2022 terancam akan ditunda pengesahannya oleh DPRD Tidore.

Ditundanya pengesahan Ranperda FBG ini sebagaimana terlampir dalam lembaran telaahan staf Ahli DPRD Tidore Prof.DR Husen Alting ,SH,MH yang dibagikan dalam rapat finalisasi Ranperda FBG, Jumat (2/12/22) bersama Tim pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan.

Dalam telaahan staf Ahli DPRD Prof Husen Alting bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung telah mengatur mengenai fungsi dan klasihfikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis, proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif,peran Masyarakat, dan 1 pembinaan.

Draf Perda Persetujuan Gedung telah dikunsultasikan Pansus DPRD Kota Tidore Kepulauan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR pada bulan November ini yang pada umumnya menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 telah secara jelas dan terinci mengatur persoalan bangunan Gedung sehingga dalam peraturan tersebut tidak mendelegasikan pembentukan Perda.

Maka itu dengan mempertimbangkan regulasi tersebut diatas, maka Draf Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung perlu Ditunda Penetapannya dengan alasan Sebagian besar (seluruh) muatan Draf Ranperda Bangunan Gedung merupakan mutatis mutandis dari peraturan sebagai mana disebutkan diatas, serta tidak ada hal khusus daerah yang dijabarkan dalam peraturan tersebut.

Selain itu, Ranperda Pesetujuan Bangunan Gedung tidak ada satu pasalpun peraturan perundang undangan yang memerintakan untuk membentuk Perda. Bahkan dengan pembentukan Perda dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan interpretasi dan cenderung bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberatkan masyarakat.

"Bahwa dengan sikap penundaan tersebut diatas, maka Dewan berpendapatan saat ini yang paling penting dan urgen adalah pembentukan Perda Perizinan Pembangunan Geduang/Retribusi Bangunan Gedung,” papar Husen Alting dalam telaannya.

Sebelumnya Wakil ketua DPRD Kota Tidore Ratna Namsa selaku kordinator pansus mengihtiarkan pengesahan Ranperda dimaksud, hemat wanita yang dikenal tegas dalam setiap membijaki kebijakan pemerintah daerah ini bahwa belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu dimana sejumlah perda yang telah terbentuk dihapuskan setelah adanya evaluasi dari pemerintah pusat.

"Olehnya itu pertemuan pada tingkat II kembali kita diskusi sebelum pada pengambilan keputusan apakah diterima atau ditolak seperti apa dilakukan,” Ucap Ratna.

Hingga berita ini dipublis, informasi yang dihimpun wartawan pembahasan Ranperda FBG belum ada keputusan finalisasi, san rapat kembali di skorsing.(mdm/red)

Komentar

Loading...