Terkait Galian C, DPRD Kota Ternate Tidak Mau Di “Buli” Lagi

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy.

Muhajirin : Kita hanya melaksanakan Fungsi Pengawasan

TERNATE-PM.com, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, setelah melakukan RDP bersama Ketua DPRD, Komisi I, III
dan TKPRD serta beberapa pengusaha tambang galian C di Ternate pada, Senin,
(24/02/2020). Berdasarkan hasil rapat, DPRD telah menyerahkan seluruh
kewenangan kepada Pemerintah Kota Ternate terkait seluruh aktivitas pertambangan Galian C yang ada.

Kepada poskomalut.com , Ketua DPRD kota
Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh
komisi III beberapa waktu lalu hanyalah berupa catatan yang diserahkan kepada
pimpinan untuk nantinya ditindak lanjuti.

"Tadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)
saya sampaikan bahwa pimpinan akan memanggil pihak-pihak yang memiliki
kompetensi agar dikaji secara mendalam untuk diteruskan ke pemerintah,"
terangnya.

Ketua DPRD juga menambahkan, terkait aktivitas
pertambangan galian C di kota Ternate, DPRD menyerahkan seluruh kewenangan
kepada pemerintah
sesuai dengan pertimbangan
regulasi yang ada. Kedepannya apabila ditemukan ada yang tidak  melaksanakan arahan regulasi maka wewenangnya
berada pada Pemerintah Daerah.

"Entar nanti DPRD di bullying(buli)
lagi, dibilang DPRD yang mengeluarkan rekomendasi bahwa harus stop atau lanjut
lagi. Padahal tidak bisa dong, karena teknisnya ada di sana. Fungsi pengawasan
itu adalah DPRD, jadi kita hanya melaksanakan fungsi tersebut," tegasnya.

Selain itu, aktivitas kegiatan galian ataupun
perataan tanah menurutnya, pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk
memberhentikan ataupun tidak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki
mekanisme terkait dengan izin yang nantinya dikeluarkan maupun dihentikan.
Menurutnya, DPRD cukup melaksanakan fungsi pengawasannya. Selain fungsi
pengawasan DPRD juga memiliki tugas pertimbangan, masukan dan catatan yang
nantinya di bahas bersama Pimpinan dengan pihak Pemerintahan untuk disampaikan
poin-poin strategis penting kepada Pemerintah Daerah.

"Kalau terkait sikap penghentian itu
tidak ada, itu bukan kewenangan DPRD. Kita belum mengeluarkan catatan, catatan
itu baru hasil rapat koordinasi antara komisi III, Dinas Terkait dan
pengusaha," ujarnya.

Muhajirin menjelaskan, Izin tersebut keluar
setelah adanya pelimpahan wewenang dari Wali Kota kepada Kadis DPMPTSP.

"Itu yang dilimpahkan Wali kota kepada
Dinas tersebut, jadi Beliau harus menunggu rekomendasi dari DLH, TPKRD, PUPR.
Jadi itu rekomendasi dari mereka baru menjadi pertimbangan apakah mau menarik
atau melanjutkan izin," terangnya.

Berlangsung dan tidaknya aktivitas
pertambangan di Kota Ternate, DPRD telah menyerahkan kembali sepenuhnya kewenangan
tersebut kepada pihak pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan karena DPRD
juga memiliki langkah lain yang harus dikerjakan.

"Alhamdulillah kita juga sudah sampaikan
ke merak untuk segera mengurus IUP kalau mereka ingin komersilkan bahan yang
ada di sana. Ada sekitar tiga sampai empat penambang yang sementara mengurus
IUP dan akan dikaji kembali oleh DLH," tutupnya. (OP-red)

Komentar

Loading...