TERNATE-PM.com, Banyak kalangan menilai rencana kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cabang Ternate terkait sistem operasional perahu motor trayek Bastiong-Rum tidak tepat. Pasalnya, langkah ini dianggap merugikan banyak orang.
“Kalau penumpang dan kendaraan terlalu banyak tidak sesuai dengan kapasitas kapal maka dikurangi saja tidak perlu dipisahkan.
“Barang ini aman-aman saja jadi jangan menciptakan masalah yang baru lagi,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate Mohctar Bian, saat diwawancarai, Kamis (04/02).
Mochtar bilang, KSOP seharusnya memperjelas kebijakan pembatasan pengoperasian perahu motor kayu ini. Apa aturan serta dasar hukum yang dipakai, sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan menjadi patuh.
Pihaknya mempertanyakan, kalau kebijakan yang diambil ini untuk kebutuhan dan kenyamanan masyarakat atau orang banyak. Kenapa bisa menimbulkan konflik? Ini kata dia, secara tidak langsung membuat ketidaknyamanan dan membebankan masyarakat.
Menurut Mochtar, selama ini aktivitas yang dilakukan pemilik perahu motor kayu dan masyarakat baik-baik saja. jadi untuk untuk apa diambil kebijakan seperti itu, bisa saja dilakukan perubahan atau pengurangan kapasitas penumpang atau barang, akan tetapi jangan dipisahkan seperti itu.
“Kurangi saja jumlah kendaraan dan penumpang sesuai dengan target yang dimuat, jangan dipisahkan penumpang dan kendaraannya seperti itu. Karena menjadi beban tersendiri bagi penumpang atau masyarakat,” ujarnya.
Lanjut dia, pihaknya menyarankan agar penumpang juga harus diikut sertakan dengan kendaraan. Tetapi, dikurangi kapasitas muatan. Menurutnya, jika harus dipisahkan antara penumpang dan kendaraannya maka akan menjadi beban tersendiri bagi mereka.
“Bayangkan saja kendaraan dan penumpang dipisahkan maka sudah pasti sudah menjadi beban bagi mereka. Pertama, soal keuangan yang harus dibayar dua kali dengan kapal yang berbeda, dan juga beban pikiran membuat penumpang tidak tenang dalam perjalanan,” terangnya.
Olehnya itu, alangkah baiknya kata dia, kebijakan ini terlebih dahulu disosialisasikan dengan membutuhkan waktu yang cukup lama. “Karena, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas setiap hari baik masyarakat biasa, para pegawai lebih khusus pemulihan ekonomi di Kota Ternate menggunakan motor kayu,” tandasnya. (agh/red)
Tinggalkan Balasan