poskomalut.com
baner header

Tiga Anggota DPRD Tikep Tak Berdaya Sikapi Tuntutan LMND

TIDORE-PM.com, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi ( LMND) Kota Tidore Kepulauan, Kamis ( 5/3/2020) menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk ruang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore di Kelurahan Tongawai Kecamatan Tidore Selatan.

Aksi yang dilakukan LMND kota Tidore Kepulauan ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang dinilai  tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam Pancasila melalui musyawarah dan mufakat,’’ Dari proses legislasi hingga isi,  RUU kerja justru memunggungi nilai-nilai pancasila, karena dari proses penyusunan draf RUU cipta kerja ini tidak terbuka dan hanya melibatkan pemerintah dan asoasiasi pengusaha, tidak ada partisipasi publik, Tidak ada pelibatan Mahasiswa, serikat buruh, petani, organisasi perempuan, serikat jurnalis dan masyarakat adat,’’ kata  Firdaus dalam  dalam orasinya.   

Dinilai LMND, penyusunan RUU cipta kerja sangat memberatkan sebelah pihak karena melayani hanya kepada kepentingan pengusaha. Sehingga banyak mengorbankan masyarakat lemah, khusunya buruh, petani dan kaum miskin dan mengabaikan daya dukung lingkungan hingga perlakuan istimewa bagi isnvestor, yang berpotensi memicu konflik agraria, memperlebar ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, memangkas potensi penerimaan negara dan lainnya.”. Teriak Firdaus

Jika dilihat dari  UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kita anggap sangat neoliberal di masanya  itu masih menganut prinsip pembatasan terhadap sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing). Namun di RUU cipta kerja, semua jenis pekerjaan terbuka untuk sistem kontrak. Alih daya juga bisa berlaku pada semua lini produksi.

Olehnya itu LMND Kota Tidore Kepulauan dalam pernyataan sikap mendesak DPRD Tidore menolak RUU omnibuslaw “cipta kerja” Ganti haluan ekonomi sebagaimana pasal 33 UUD 1945, Tolak investasi asing di Kota Tidore Kepulauan dan  Wujudkan pendidikan gratis,  ilmiah serta Demokratis.

Menanggapi desakan LMND, pihak DPRD kota Tidore yang tersisa hanya tiga orang anggota DPRD yang berkesempatan menemui para mahasiswa LMND  diantaranya Politisi PAN H. Umar  Ismail (PAN), Politisi PDI-P Husen Bin Syeh dan poltisi Perindo Adelan Hamir saat melakukan hering terbuka tak dapat berbuat banyak mengambil sikap atas tuntutan LMND, pasalnya pada kesempatan ini hanya mereka bertiga sebab  22 anggota DPRD  lainya tak berada ditempat dan ada yang  melakukan perjalan dinas dalam daerah terkait sejumlah pembahasan Ranperda. (mdm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: